TKI Ilegal Dilarang Balik Lagi ke Malaysia
Kamis, 25 Desember 2014 - 13:16 WIB
TKI Ilegal Dilarang Balik Lagi ke Malaysia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Malaysia secara bertahap memulangkan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Para pekerja migran yang tidak mengantongi izin resmi ini dilarang kembali lagi ke negeri jiran tersebut.
Pemerintah Malaysia pun sudah menyiapkan antisipasi kedatangan kembali TKI ilegal ini dengan memasukkan mereka dalam daftar hitam (blacklist) dan terancam ditahan jika kembali lagi. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Reyna Usman membenarkan ancaman dari pemerintah Malaysia ini.
“Tidak mungkin mereka kembali ke Malaysia karena mereka akan kembali ditahan jika balik lagi ke sana,” tandas Reyna ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Tidak mungkin juga, lanjutnya, pemerintah melatih TKI ilegal yang dipulangkan lalu menjadikannya TKI formal untuk dikirim kembali ke Malaysia.
Reyna mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi dengan DPR untuk meningkatkan program perluasan kesempatan kerja di daerah, sehingga nantinya para mantan TKI ilegal ini bisa diberdayakan menjadi wirausahawan. Pemerintah juga akan menggalakkan lapangan kerja di bidang maritim, jasa industri kreatif, dan pariwisata.
Stimulus- stimulus di setiap pedesaan akan diberikan melalui dana desa sehingga bisa menggerakkan roda pembangunan yang dapat memberikan pekerjaan bagi mantan TKI ilegal tersebut. Reyna mengatakan, selama lima tahun mendatang, pemberdayaan mantan TKI ilegal untuk bekerja di dalam negeri akan digalakkan.
Pemerintah daerah nantinya yang berwenang penuh untuk memastikan semua mantan pekerja migran ini memiliki kesempatan bekerja di dalam negeri. Informasi- informasi lowongan pekerjaan akan ditingkatkan di setiap kantor Dinas Ketenagakerjaan di setiap kabupaten/ kota. “Perluasan kesempatan kerja memang sudah ada dari dulu. Namun, dulu tidak efektif karena tidak diberikan akses atas informasi yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan kemarin ada dua pesawat yang memulangkan 209 TKI. Sebelumnya pada Selasa (23/12) malam, 494 TKI dipulangkan dari Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta. Ratusan TKI yang terdiri atas wanita dan pria tersebut setelah tiba di Indonesia akan menjalani pendataan imigrasi dan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Hanif mengatakan, TKI yang sudah tiba di Indonesia akan diinapkan di beberapa Unit Pelayanan Teknis milik Kemenaker dan Kemensos seperti KITCC Ciracas, Cevest Bekasi, BPPLK Ciracas, dan RPTC Bambu Apus. Pemerintah akan mengizinkan jika ada TKI yang ingin dipulangkan dengan fasilitas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
“Jangan balik lagi ke Malaysia ya jika kalian tidak mempunyai dokumen lengkap,” ungkap Hanif saat menyambut para TKI ini di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno menyatakan, pemerintah Malaysia akan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas kepada semua pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah.
Karena itu, Herman meminta agar semua warga negara Indonesia yang akan bekerja di Malaysia mengikuti semua aturan, baik aturan di Indonesia maupun di Malaysia agar dapat terlindungi dengan baik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi didampingi Plt Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu M Iqbal, Selasa (23/12), menerima 492 TKI ilegal yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia.
Ke-492 TKI ilegal ini dipulangkan dengan menggunakan lima pesawat Hercules TNI AU dan mendarat di Bandara Halim. Menlu Retno saat melakukan serah-terima TKI ilegal ini kepada Menaker Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil kerja sama seluruh stakeholders pemerintah Indonesia dan merupakan implementasi dari kehadiran negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri.
Ketua Kaukus Perempuan Muda NU Susianah Affandy berpendapat, permintaan terbesar TKI dari negara penempatan adalah perempuan. Tidak heran, ujarnya, jika mayoritas TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia adalah perempuan karena mereka mau dibayar murah. Lalu mengapa selalu saja ada TKI ilegal? menurut dia, karena selama ini pemerintah hanya membenahi masalah teknis semata.
“Sebaiknya yang dilakukan itu adalah program pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus melihat kemampuan perempuan sebagai yang dimampukan. Jika memang mereka mampu bekerja, ya sediakan lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri agar tidak berangkat keluar negeri,” tandasnya.
Neneng zubaidah
Pemerintah Malaysia pun sudah menyiapkan antisipasi kedatangan kembali TKI ilegal ini dengan memasukkan mereka dalam daftar hitam (blacklist) dan terancam ditahan jika kembali lagi. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Reyna Usman membenarkan ancaman dari pemerintah Malaysia ini.
“Tidak mungkin mereka kembali ke Malaysia karena mereka akan kembali ditahan jika balik lagi ke sana,” tandas Reyna ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Tidak mungkin juga, lanjutnya, pemerintah melatih TKI ilegal yang dipulangkan lalu menjadikannya TKI formal untuk dikirim kembali ke Malaysia.
Reyna mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi dengan DPR untuk meningkatkan program perluasan kesempatan kerja di daerah, sehingga nantinya para mantan TKI ilegal ini bisa diberdayakan menjadi wirausahawan. Pemerintah juga akan menggalakkan lapangan kerja di bidang maritim, jasa industri kreatif, dan pariwisata.
Stimulus- stimulus di setiap pedesaan akan diberikan melalui dana desa sehingga bisa menggerakkan roda pembangunan yang dapat memberikan pekerjaan bagi mantan TKI ilegal tersebut. Reyna mengatakan, selama lima tahun mendatang, pemberdayaan mantan TKI ilegal untuk bekerja di dalam negeri akan digalakkan.
Pemerintah daerah nantinya yang berwenang penuh untuk memastikan semua mantan pekerja migran ini memiliki kesempatan bekerja di dalam negeri. Informasi- informasi lowongan pekerjaan akan ditingkatkan di setiap kantor Dinas Ketenagakerjaan di setiap kabupaten/ kota. “Perluasan kesempatan kerja memang sudah ada dari dulu. Namun, dulu tidak efektif karena tidak diberikan akses atas informasi yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan kemarin ada dua pesawat yang memulangkan 209 TKI. Sebelumnya pada Selasa (23/12) malam, 494 TKI dipulangkan dari Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta. Ratusan TKI yang terdiri atas wanita dan pria tersebut setelah tiba di Indonesia akan menjalani pendataan imigrasi dan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Hanif mengatakan, TKI yang sudah tiba di Indonesia akan diinapkan di beberapa Unit Pelayanan Teknis milik Kemenaker dan Kemensos seperti KITCC Ciracas, Cevest Bekasi, BPPLK Ciracas, dan RPTC Bambu Apus. Pemerintah akan mengizinkan jika ada TKI yang ingin dipulangkan dengan fasilitas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
“Jangan balik lagi ke Malaysia ya jika kalian tidak mempunyai dokumen lengkap,” ungkap Hanif saat menyambut para TKI ini di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno menyatakan, pemerintah Malaysia akan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas kepada semua pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah.
Karena itu, Herman meminta agar semua warga negara Indonesia yang akan bekerja di Malaysia mengikuti semua aturan, baik aturan di Indonesia maupun di Malaysia agar dapat terlindungi dengan baik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi didampingi Plt Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu M Iqbal, Selasa (23/12), menerima 492 TKI ilegal yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia.
Ke-492 TKI ilegal ini dipulangkan dengan menggunakan lima pesawat Hercules TNI AU dan mendarat di Bandara Halim. Menlu Retno saat melakukan serah-terima TKI ilegal ini kepada Menaker Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil kerja sama seluruh stakeholders pemerintah Indonesia dan merupakan implementasi dari kehadiran negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri.
Ketua Kaukus Perempuan Muda NU Susianah Affandy berpendapat, permintaan terbesar TKI dari negara penempatan adalah perempuan. Tidak heran, ujarnya, jika mayoritas TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia adalah perempuan karena mereka mau dibayar murah. Lalu mengapa selalu saja ada TKI ilegal? menurut dia, karena selama ini pemerintah hanya membenahi masalah teknis semata.
“Sebaiknya yang dilakukan itu adalah program pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus melihat kemampuan perempuan sebagai yang dimampukan. Jika memang mereka mampu bekerja, ya sediakan lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri agar tidak berangkat keluar negeri,” tandasnya.
Neneng zubaidah
(bbg)
