Menteri Jokowi-JK Diminta Jangan Asal Bicara
Senin, 22 Desember 2014 - 17:10 WIB
Menteri Jokowi-JK Diminta Jangan Asal Bicara
A
A
A
JAKARTA - Menjelang tahun 2015, ada sejumlah isu penting yang menjadi catatan bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di tahun 2014.
Salah satu catatan penting itu adalah, menteri Jokowi-JK dinilai kurang hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Misalnya pernyataan yang berkaitan Munas Golkar di Bali, tidak seharusnya Menko Polhukam bicara soal diizinkan atau tidak munas partai politik,"ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Cafe Deli, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK intervensi konflik internal partai politik.
"Kita cermati pada akhir tahun pemerintah selalu dituduh sebagai pihak yang ikut andil dalam perpecahan PPP atau Golkar," tukasnya.
Maka itu dia mengingatkan, pada tahun 2015 mendatang, para menteri Jokowi-JK jangan asal bicara ke publik.
"Karena pernyataan menteri atau pejabat publik menjadi rujukan, karena kalau salah bisa negatif efeknya. Pernyataan publik harus dilandasi kehati-hatian yang didukung informasi yang falid," imbuhnya.
Salah satu catatan penting itu adalah, menteri Jokowi-JK dinilai kurang hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Misalnya pernyataan yang berkaitan Munas Golkar di Bali, tidak seharusnya Menko Polhukam bicara soal diizinkan atau tidak munas partai politik,"ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Cafe Deli, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK intervensi konflik internal partai politik.
"Kita cermati pada akhir tahun pemerintah selalu dituduh sebagai pihak yang ikut andil dalam perpecahan PPP atau Golkar," tukasnya.
Maka itu dia mengingatkan, pada tahun 2015 mendatang, para menteri Jokowi-JK jangan asal bicara ke publik.
"Karena pernyataan menteri atau pejabat publik menjadi rujukan, karena kalau salah bisa negatif efeknya. Pernyataan publik harus dilandasi kehati-hatian yang didukung informasi yang falid," imbuhnya.
(kur)
