Kapolri Baru Idealnya Perwira Tinggi Senior
Kapolri Baru Idealnya Perwira Tinggi Senior
A
A
A
JAKARTA - Kapolri baru pengganti Jenderal Pol Sutarman yang akan memasuki pensiun pada pertengahan Januari 2015, idealnya berasal dari perwira tinggi senior di Polri.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edy Hasibuan mengatakan, Kompolnas saat ini masih menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman. “Kami memang sedang menyiapkan sejumlah nama dan memperhatikan rekam jejaknya. Tentu yang layak jadi kapolri adalah perwira tinggi senior sesuai UU 2 Tahun 2002 tentang Polri,” tandas Edy kepada KORAN SINDO kemarin.
Untuk kriteria yang lain, ungkapnya, harus memiliki integritas yang baik, memiliki keinginan memajukan Polri, dan harus bintang tiga (komjen). “Saat ini ada sembilan bintang tiga di Polri,” paparnya. Disinggung soal nama-nama yang sudah dikumpulkan Kompolnas, Edymengakubelumbisa membukanya ke publik.
“Saya kira nanti akan kami sampaikan dalam bentuk saran dan pertimbangan kepada presiden. Sejumlah nama sekarang sedang kami godok,” tandasnya. Yang jelas, ujarnya, kapolri ke depan harus bisa memberikan perubahan besar di internal kepolisian. Salah satunya bisa melakukan revolusi mental terhadap anggota Polri sesuai keinginan Presiden Jokowi.
Sebelumnya sejumlah nama disebut-sebut memiliki peluang kuat menggantikan Sutarman. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto.
Sementara itu, Komisi III DPR akan memastikan kapolri baru pengganti Sutarman benar-benar bersih dari kasus hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Faktor inilah yang nantinya menentukan baik-buruknya institusi kepolisian. “Kapolri yang terpilih harus bersih baik dari kasus korupsi, pelanggaran HAM, maupun kasus moral,” tandas anggota Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf.
Politikus PKS ini mengatakan, dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR akan menggali secara dalam rekam jejak yang dimiliki kandidat- kandidat yang diajukan oleh presiden. Menurut dia, sebagai pimpinan sebuah institusi penegak hukum, kapolri haruslah berintegritas dan memiliki kapasitas.
“Memiliki kepribadian yang baik dan harus dapat memberikan teladan kepada anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum,” paparnya. Selain itu, dia menilai kapolri perlu menjalankan tuntutan reformasi, di mana tuntutan ini belum secara maksimal dilaksanakan.
“Tuntutan reformasi itu kan aparat kepolisian harus mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu, juga mereka harus lebih terbuka dan menjawab kritik publik. Bukan saatnya lagi untuk alergi terhadap kritik. Ini harus menjadi sisi lain dari Polri,” ungkapnya. Terkait dengan prioritas masalah yang harus dituntaskan kapolri baru nanti, Muzzamil mengatakan bahwa penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan. Misalnya persoalan kasus besar narkoba, perlu adanya pencegahan yang maksimal.
Dita angga
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edy Hasibuan mengatakan, Kompolnas saat ini masih menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman. “Kami memang sedang menyiapkan sejumlah nama dan memperhatikan rekam jejaknya. Tentu yang layak jadi kapolri adalah perwira tinggi senior sesuai UU 2 Tahun 2002 tentang Polri,” tandas Edy kepada KORAN SINDO kemarin.
Untuk kriteria yang lain, ungkapnya, harus memiliki integritas yang baik, memiliki keinginan memajukan Polri, dan harus bintang tiga (komjen). “Saat ini ada sembilan bintang tiga di Polri,” paparnya. Disinggung soal nama-nama yang sudah dikumpulkan Kompolnas, Edymengakubelumbisa membukanya ke publik.
“Saya kira nanti akan kami sampaikan dalam bentuk saran dan pertimbangan kepada presiden. Sejumlah nama sekarang sedang kami godok,” tandasnya. Yang jelas, ujarnya, kapolri ke depan harus bisa memberikan perubahan besar di internal kepolisian. Salah satunya bisa melakukan revolusi mental terhadap anggota Polri sesuai keinginan Presiden Jokowi.
Sebelumnya sejumlah nama disebut-sebut memiliki peluang kuat menggantikan Sutarman. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto.
Sementara itu, Komisi III DPR akan memastikan kapolri baru pengganti Sutarman benar-benar bersih dari kasus hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Faktor inilah yang nantinya menentukan baik-buruknya institusi kepolisian. “Kapolri yang terpilih harus bersih baik dari kasus korupsi, pelanggaran HAM, maupun kasus moral,” tandas anggota Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf.
Politikus PKS ini mengatakan, dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR akan menggali secara dalam rekam jejak yang dimiliki kandidat- kandidat yang diajukan oleh presiden. Menurut dia, sebagai pimpinan sebuah institusi penegak hukum, kapolri haruslah berintegritas dan memiliki kapasitas.
“Memiliki kepribadian yang baik dan harus dapat memberikan teladan kepada anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum,” paparnya. Selain itu, dia menilai kapolri perlu menjalankan tuntutan reformasi, di mana tuntutan ini belum secara maksimal dilaksanakan.
“Tuntutan reformasi itu kan aparat kepolisian harus mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu, juga mereka harus lebih terbuka dan menjawab kritik publik. Bukan saatnya lagi untuk alergi terhadap kritik. Ini harus menjadi sisi lain dari Polri,” ungkapnya. Terkait dengan prioritas masalah yang harus dituntaskan kapolri baru nanti, Muzzamil mengatakan bahwa penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan. Misalnya persoalan kasus besar narkoba, perlu adanya pencegahan yang maksimal.
Dita angga
(bbg)
Explore More