Macet di Jalur Alternatif Harus Diatasi
Senin, 22 Desember 2014 - 12:29 WIB
Macet di Jalur Alternatif Harus Diatasi
A
A
A
JAKARTA - Pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI) hingga Medan Merdeka Barat membuat pengendara memilih jalur alternatif. Akibatnya jalur sisi barat, utara, dan timur semakin macet dan ini harus segera diatasi.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hanya bisa mengatasi kepadatan di beberapa jalur alternatif dengan menambah personel petugas. Pasalnya, untuk jalur alternatif sifatnya fleksibel, para pengendara bisa mencari sisi-sisi jalan alternatif lainnya. “Petugas Dishub saat ini menjadi 50 orang dari yang sebelumnya 30 petugas ditambah para petugas kepolisian, ya sekitar 100 personel yang bertugas di jalur alternatif,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Muhammad Akbar kemarin.
Jalur alternatif tersebut yakni sisi barat mulai Dukuh Bawah dibelokkan ke kiri menuju Karet Bivak-Jalan KH Mas Mansyur- Jalan Abdul Kuis-Majapahit-Harmoni dan seterusnya; sisi timur mulai Jalan Rasuna Said-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Sam Ratulangi dan seterusnya atau dari Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Agus Salim (Sabang) dan seterusnya; dan sisi utara mulai dibelokkan ke Jalan Juanda-Pasar Baru-Kantor Pos-Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya atau Jalan Juanda memutar ke Jalan Veteran Raya-Jalan Suryopranoto- Cideng dan seterusnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, kepadatan di jalur alternatif juga terjadi karena adanya proyek galian. “Kami akan mendata berapa jumlah kenaikan kendaraan, kemudian memantau pergerakan sepeda motor di jalur alternatif sambil mengevaluasi larangan motor tersebut,” katanya.
Menurut dia, selayaknya kebijakan larangan motor dimulai dari Jalan Sudirman, dengan begitu pengendara kemungkinan akan berpindah transportasi. “Kalau diterapkan di Jalan Sudirman mulai Patung Obor mungkin bisa ada perubahan. Kami akan terus evaluasi, kemudian hasilnya bakal menentukan apakah kebijakan ini ditetapkan di ruas jalan itu atau ada penambahan,” ujar Syafrin.
Sejauh ini, pelarangan motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat belum mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Mereka lebih memilih melewati jalan alternatif meski harus menghadapi kepadatan. Menurut pengamat transportasi Darmaningtyas, selain pergeseran kepadatan di jalur alternatif, kawasan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat malah semakin padat karena banyak pengendara baru roda empat yang bermunculan.
“Orang-orang yang dulu tidak berani pakai mobil sendiri lantaran takut disenggol motor, kini mereka makin berani karena tidak ada motor,” ujarnya. Dia mengatakan, solusi mengurai kepadatan di jalur alternatif cukup sulit. Yang terpenting, saat ini Pemprov DKI harus segera menciptakan angkutan umum yang layak dan murah di seluruh sudut Ibu Kota.
Sementara itu, Polda Metro Jaya akan menindak parkir liar yang muncul setelah kebijakan pelarangan motor melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawira mengatakan memang banyak sepeda motor yang dititipkan atau diparkir di trotoar (parkir liar).
“Kalau mereka parkir sembarang di trotoar, itu tugas polisi dan Dishub menindak,” tegasnya. Padahal, Pemprov DKI sudah menyediakan 12 titik tempat parkir bagi pengendara motor, kemudian mereka digratiskan naik bus. Namun, sebagian pengendara memilih mencari jalur alternatif daripada menumpang bus gratis. “Bus masih belum laku. Mereka masih cari jalur alternatif,” katanya.
Bima setiyadi/Helmi syarif
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hanya bisa mengatasi kepadatan di beberapa jalur alternatif dengan menambah personel petugas. Pasalnya, untuk jalur alternatif sifatnya fleksibel, para pengendara bisa mencari sisi-sisi jalan alternatif lainnya. “Petugas Dishub saat ini menjadi 50 orang dari yang sebelumnya 30 petugas ditambah para petugas kepolisian, ya sekitar 100 personel yang bertugas di jalur alternatif,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Muhammad Akbar kemarin.
Jalur alternatif tersebut yakni sisi barat mulai Dukuh Bawah dibelokkan ke kiri menuju Karet Bivak-Jalan KH Mas Mansyur- Jalan Abdul Kuis-Majapahit-Harmoni dan seterusnya; sisi timur mulai Jalan Rasuna Said-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Sam Ratulangi dan seterusnya atau dari Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Agus Salim (Sabang) dan seterusnya; dan sisi utara mulai dibelokkan ke Jalan Juanda-Pasar Baru-Kantor Pos-Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya atau Jalan Juanda memutar ke Jalan Veteran Raya-Jalan Suryopranoto- Cideng dan seterusnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, kepadatan di jalur alternatif juga terjadi karena adanya proyek galian. “Kami akan mendata berapa jumlah kenaikan kendaraan, kemudian memantau pergerakan sepeda motor di jalur alternatif sambil mengevaluasi larangan motor tersebut,” katanya.
Menurut dia, selayaknya kebijakan larangan motor dimulai dari Jalan Sudirman, dengan begitu pengendara kemungkinan akan berpindah transportasi. “Kalau diterapkan di Jalan Sudirman mulai Patung Obor mungkin bisa ada perubahan. Kami akan terus evaluasi, kemudian hasilnya bakal menentukan apakah kebijakan ini ditetapkan di ruas jalan itu atau ada penambahan,” ujar Syafrin.
Sejauh ini, pelarangan motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat belum mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Mereka lebih memilih melewati jalan alternatif meski harus menghadapi kepadatan. Menurut pengamat transportasi Darmaningtyas, selain pergeseran kepadatan di jalur alternatif, kawasan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat malah semakin padat karena banyak pengendara baru roda empat yang bermunculan.
“Orang-orang yang dulu tidak berani pakai mobil sendiri lantaran takut disenggol motor, kini mereka makin berani karena tidak ada motor,” ujarnya. Dia mengatakan, solusi mengurai kepadatan di jalur alternatif cukup sulit. Yang terpenting, saat ini Pemprov DKI harus segera menciptakan angkutan umum yang layak dan murah di seluruh sudut Ibu Kota.
Sementara itu, Polda Metro Jaya akan menindak parkir liar yang muncul setelah kebijakan pelarangan motor melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawira mengatakan memang banyak sepeda motor yang dititipkan atau diparkir di trotoar (parkir liar).
“Kalau mereka parkir sembarang di trotoar, itu tugas polisi dan Dishub menindak,” tegasnya. Padahal, Pemprov DKI sudah menyediakan 12 titik tempat parkir bagi pengendara motor, kemudian mereka digratiskan naik bus. Namun, sebagian pengendara memilih mencari jalur alternatif daripada menumpang bus gratis. “Bus masih belum laku. Mereka masih cari jalur alternatif,” katanya.
Bima setiyadi/Helmi syarif
(bbg)
