Golkar Bantah Bersikap Plin-plan Soal Perppu Pilkada
Kamis, 18 Desember 2014 - 04:05 WIB
Golkar Bantah Bersikap Plin-plan Soal Perppu Pilkada
A
A
A
BALI - Partai Golkar sepakat menolak Perppu Pilkada pada saat Munas IX di Bali, Namun, kini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie balik mendukung Perppu Pilkada.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menolak jika sikap Partai Golkar tentang Perppu Pilkada disebut plin-plan atau tak konsisten. Ia berdalih, pada saat Munas Bali persoalan tentang Perppu belum menjadi kesepakatan akhir partai berlambang beringin ini.
"Dengan sikap kita tidak ada istilah berbelok, kemarin (waktu Munas) itu ada persepsi keliru. Itu kita belum mengambil ending terakhir, itu baru pandangan umum dan pengesehan itu di sidang komisi, di sana ada perubahan keputusan," ujarnya usai jumpa pers di Kuta, Badung, Bali, Rabu (17/12/2014) malam.
Mantan Ketua PSSI ini menjelaskan, saat Munas Partai Golkar tidak ada kewenangan untuk menetapkan keputusan tentang Perppu itu.
"Kita di sini hanya merekomendasikan saja, apabila keputusanya kita diterima kita akan memperjuangkannya. Kita hanya mengusulkan ke fraksi kita, jika keputusan itu ditolak oleh DPR RI, kita tidak bisa apa-apa," jelasnya.
Ditambahkannya, situasi politik ini bisa berubah-rubah. Dia kembali menegaskan bahwa Golkar tidak konsisten. "Sikap politik itu bisa berubah-rubah, tergantung dengan situasi dan kondisi saat itu," tutupnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menolak jika sikap Partai Golkar tentang Perppu Pilkada disebut plin-plan atau tak konsisten. Ia berdalih, pada saat Munas Bali persoalan tentang Perppu belum menjadi kesepakatan akhir partai berlambang beringin ini.
"Dengan sikap kita tidak ada istilah berbelok, kemarin (waktu Munas) itu ada persepsi keliru. Itu kita belum mengambil ending terakhir, itu baru pandangan umum dan pengesehan itu di sidang komisi, di sana ada perubahan keputusan," ujarnya usai jumpa pers di Kuta, Badung, Bali, Rabu (17/12/2014) malam.
Mantan Ketua PSSI ini menjelaskan, saat Munas Partai Golkar tidak ada kewenangan untuk menetapkan keputusan tentang Perppu itu.
"Kita di sini hanya merekomendasikan saja, apabila keputusanya kita diterima kita akan memperjuangkannya. Kita hanya mengusulkan ke fraksi kita, jika keputusan itu ditolak oleh DPR RI, kita tidak bisa apa-apa," jelasnya.
Ditambahkannya, situasi politik ini bisa berubah-rubah. Dia kembali menegaskan bahwa Golkar tidak konsisten. "Sikap politik itu bisa berubah-rubah, tergantung dengan situasi dan kondisi saat itu," tutupnya.
(kri)
