Pansel Setor 16 Calon Hakim Konstitusi ke KPK dan PPATK

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) menutup pendaftaran calon hakim konstitusi. Ada 16 nama yang sudah resmi mendaftar baik persorangan atau diusulkan oleh organisasi.

Ketua Pansel Calon Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, nama-nama yang sudah mendaftar akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

‪"Besok kami jam 10 akan ke KPK untuk meminta klarifikasi menyampaikan nama-nama yang lolos administrasi dan akan dimintakan klarifikasi ke KPK dan setelah itu kami juga akan ke PPATK," kata Saldi di Istana, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Mengenai transparansi, Saldi mengatakan, pihaknya akan bersikap terbuka ke publik. Bahkan, saat interview kelompok masyarakat bisa hadir dan membuka ruang untuk berdiskusi.

"Media juga kita undang untuk menyaksikan acara itu dan nanti ruangannya bisa dipastikan kemudian. Pokoknya tidak jauh-jauh dari komplek ini," tegasnya.

Berikut nama-nama calon hakim konstitusi yang mendaftar:

1. Prof Dr Lazarus Tri Setyawanta, Dosen Fakultas Hukum Undip
2. Dr Ir H Fontian Munzil, Hakim Adhoc Pengadilan Jawa Barat dan Dosen Universitas Nusantara Bandung
3. Dr Sugianto, Dosen IAIN Syeckh Nurjati Cirebon
4. Dr Danang Widjiawan SH MH, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia Kantor Pusat Bandung dan Dosen Politeknik Pos Indonesia Bandung
5. Dr Krinadi Nasution, Dosen Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Dr I Dewa Gede Palguna, Dosen Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali
7. Dr Syarifuddin Hasyim, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (mengundurkan diri)
8. Mu'thiah SK SKM, PNS Pemerintah Kota Banjarmasin
9. Imam Anshori Saleh, Komisioner Komisi Yudisial (KY)
10. Hotman sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM
11. Yuliandri SH MH, Guru Besar Universitas Andalas Padang
12. Susi Dwi Harijanti, Dosen Hukum Tata Negara Unpad (Dicalonkan oleh Alumni FH Unpad melalui email tapi tidak bersedia)
13. Hamda Zoelva, Ketua MK (Direkomendasikan oleh SETARA Institute, Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Direktur Imparsial, Presidium Constitutional Democracy Forum dan Deputi Direktur HRWG)
14. Aidul fitriaciada, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta
15. Franz Astani, Notaris
16. Erwin Owan Hermansyah Soetoto
17. Dr Muh Musmin, Dosen FH Batanghari, Jambi
18. Indra Perwira, Dosen FH Unpad.