Pantau Jakarta dengan Ponsel Pintar

JAKARTA - Pelayanan publik dan pembangunan di Ibu Kota masih banyak yang dikeluhkan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta pun membuka pengaduan lewat internet untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Dengan fasilitas ini, masyarakat akan lebih cepat menyampaikan keluhannya kepada aparat pemerintah terhadap kondisi pelayanan, fasilitas publik, dan sebagainya. Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya akan berusaha memberikan respons layanan yang lebih cepat.

Bentuk laporan masyarakat itu dapat disampaikan melalui sistem teknologi informasi yang bernama Qlue di situs smartcity.jakarta.go.id Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan, sejak dua tahun lalu menjadi wakil gubernur dan gubernur, baru kali ini dia mendapatkan sebuah sistem pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Sistem itu mengakomodasi semua bentuk keluhan masyarakat, mulai kondisi jalan macet, jalan berlubang, sampah, rawan banjir, kebakaran, kondisi riil lalu lintas, kejahatan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Keluhan itu akan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. “Kami akan siap merespons semua keluhan masyarakat supaya kota ini lebih tertib dan bermasyarakat,” katanya di sela-sela peluncuran sistem Qlue di Balai Kota kemarin.

Sistem itu diluncurkan di hadapan lurah dan camat se-DKI Jakarta, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara, dan sejumlah pejabat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Data pada alikasi Qlue tersambung ke aplikasi kontrol yang dimiliki setiap petugas Pemprov DKI Jakarta maupun polisi yang bernama Crop (cepat respons opini publik).

“Setiap petugas wajib mengunduh aplikasi ini sebagai alat kontrol. Tidak perlu khawatir membeli handphone canggih. Sekarang smartphone harganya terjangkau, dapatlah dibeli oleh staf di Jakarta,” tandasnya. Sistem itu juga terkoneksi dengan Google, Googlemap, serta 300 unit circuit closed television (CCTV) di tengah kota.

Ketika bepergian, warga dapat memantau terlebih dahulu ruas jalan lalu lintas yang macet dan tidak macet. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Humas (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo menambahkan, Qlue merupakan media sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time.

Tahun depan pihaknya akan menambah 500 unit CCTV lagi sehingga memudahkan pemantauan kondisi lapangan. Di Googlemap, masyarakat bisa memantau kondisi riil lalu lintas hingga suasana di sekitarnya. Dengan aplikasi ini memungkinkan setiap kepala SKPD terkait dapat memantau petugasnya yang terdekat untuk dikerahkan jika terjadi keluhan.

Misalnya, ada masyarakat mengunggah foto tumpukan sampah. Nantinya pejabat terkait akan mencari anak buahnya di posisi terdekat untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Tahun depan layanan ini dikelola unit pengelola teknis (UPT) tersendiri. Sumber daya manusia (SDM) di dalam UPT itu akan mengatur dan menjaga laman agar dapat menampung semua keluhan publik.

Semua keluhan itu juga dihubungkan ke aplikasi Crop. “Tindak lanjut semua pelayanan itu tergantung dari masing-masing kepala SKPD. Baik itu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian, dan lain sebagainya,” bebernya. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara menyebutkan, sistem ini sangat membantu aparat kepolisian di lapangan dalam menindak setiap kejahatan.

Selama ini, untuk berkomunikasi, mereka menggunakan handy talky (HT). Ke depan perlu pergeseran cara kontrol dan koordinasi antara sesama petugas untuk mengejar pelaku kejahatan. “Kita berharap sistem ini bisa menciptakan zero crime,” ujarnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Amy Yayuk Sri Rahayu mengatakan, konsep smartcity yang menggunakan aplikasi Qlue dan Crop itu sama dengan bentuk complain handling system yang mengarah pada e-government.

Selama ini bentuk layanan pengaduan menggunakan telepon di nomor sentral dan sosial media lainnya. Tetapi, sistem itu hanya berjalan sepihak. Banyak pengaduan masuk dari masyarakat tapi lamban dalam tindak lanjut atau feedback. Akibatnya, masyarakat tidak merasa terlayani juga. Agar sistem layanan itu berjalan optimal, perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Server dari laman itu harus optimal supaya dapat diakses dengan cepat dan nyaman. Komplain yang dikemukakan masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih cepat. “Kendala selama ini komitmen dari aparatnya. Masyarakat sudah berupaya mengadu tapi responsnya tidak secepat yang diharapkan,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, cara pelayanan seperti ini belum optimal dijalankan karena tidak semua masyarakat melek teknologi informasi, begitu juga aparatur pemerintah. “Sangat tidak lucu kalau aparat tidak melek teknologi informasi. Bagaimana mereka akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta meluncurkan PetaJakarta.orgdemi mewujudkan Ibu Kota sebagai smart city. Nantinya segala aktivitas di Jakarta akan terpantau di situs www.petajakarta.org. Program ini lahir atas kerja sama antara Universitas Wollongong, Australia, dengan Twitter dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Salah satu aktivitas yang bisa dipantau adalah banjir. Masyarakat dapat nge-tweet apabila menemukan banjir di Jakarta melalui @petajkt dengan hastag #banjir dan deskripsi singkat situasi banjir.

Ilham safutra