Adhyaksa Dault Minta Anies Baswedan Tak Setop Eskul Pramuka
Senin, 15 Desember 2014 - 17:02 WIB
Adhyaksa Dault Minta Anies Baswedan Tak Setop Eskul Pramuka
A
A
A
JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menyayangkan, pemberhentian sementara Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) Anies Baswedan.
Dia berharap penundaan sistem Kurikulum 2013 tak mengubah kedudukan Pramuka sebagai ekstrakurikuler (eskul) wajib di sekolahan.
"Seharusnya tidak mengubah kedudukan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah," ujar Adhyaksa di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014).
Adhyaksa menilai, penundaan Kurikulum 2013 salah satunya karena dianggap memberatkan anak didik. Namun, sebaliknya Pramuka merupakan kegiatan ektrakurikuler berbasis pendidikan karakter yang menanamkan nilai positif untuk anak muda.
"Pendidikan dilakukan secara sukarela, gembira dan menyenangkan. Jadi, kegiatan dalam Pramuka tidak ada yang memberatkan," terangnya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini pun masih menunggu penjelasan dari Kemendikbud terkait penundaan Kurikulum 2013.
"Kami sudah berkomunikasi dan menunggu waktu untuk audiensi terkait kebijakan tersebut," pungkasnya.
Dia berharap penundaan sistem Kurikulum 2013 tak mengubah kedudukan Pramuka sebagai ekstrakurikuler (eskul) wajib di sekolahan.
"Seharusnya tidak mengubah kedudukan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah," ujar Adhyaksa di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014).
Adhyaksa menilai, penundaan Kurikulum 2013 salah satunya karena dianggap memberatkan anak didik. Namun, sebaliknya Pramuka merupakan kegiatan ektrakurikuler berbasis pendidikan karakter yang menanamkan nilai positif untuk anak muda.
"Pendidikan dilakukan secara sukarela, gembira dan menyenangkan. Jadi, kegiatan dalam Pramuka tidak ada yang memberatkan," terangnya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini pun masih menunggu penjelasan dari Kemendikbud terkait penundaan Kurikulum 2013.
"Kami sudah berkomunikasi dan menunggu waktu untuk audiensi terkait kebijakan tersebut," pungkasnya.
(maf)
