SBY Dituding Biang Kerok Kegaduhan Ketatanegaraan

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden RI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

Ia pun menyayangkan Fraksi Partai Demokrat yang sempat walk out saat rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan mengenai UU Pilkada sebelum SBY mengeluarkan Perppu.

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat memilih keluar karena telah melakukan kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). "Inilah kenapa Demokrat keluar waktu itu," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Ia pun heran setelah mendapat kesepakatan dari KMP, SBY menerbitkan Perppu Pilkada yang pada intinya bertentangan dengan UU Pilkada mengenai mekanisme pemilihan.

Padahal, lanjut dia, pilkada secara tidak langsung yang diatur di dalam UU Pilkada tak kalah banyak memberikan manfaat dari pilkada secara langsung. Dengan diterbitkannya Perppu tersebut, Desmond menilai SBY justru membuat kegaduhan politik.

"Maka akan terlihat SBY biang kerok ketatanegaraan Indonesia, bikin rusuh, bikin gaduh," pungkasnya.