Kapolda Imbau Buruh Tak Blokade Jalan
Kapolda Imbau Buruh Tak Blokade Jalan
A
A
A
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengimbau massa buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan berdemonstrasi hari ini untuk tidak menutup jalan.
Sekitar 50.000 buruh mengajukan tuntutan revisi kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing, danmemproteskenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka akan beraksi selama dua hari, Rabu (10/12) dan Kamis (11/12). “Jadi akses jalan jangan ditutup semua, kita persilakan 2/3 jalan itu untuk orasi dan 1/3 jalan lainnya untuk pengguna jalan,” ujar Unggung di Jakarta kemarin.
Imbauan tidak menutup akses agar masyarakat bisa beraktivitas dan tetap melintas di beberapa titik jalan. Diperkirakan massa buruh bakal mengepung Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Monas. Namun di berbagai wilayah, mereka juga tetap menggelar unjuk rasa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap aksi buruh berjalan kondusif dengan pengawalan dan penjagaan aparat kepolisian.
Apalagi polisi siap mengerahkan 15.000 personel di beberapa titik, khususnya titik kumpul unjuk rasa di Bundaran HI. “Kami tetap membawa isu revisi upah di setiap daerah, kemudian efek kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL), menuntut jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan menghapus sistem outsourcing,” kata Said.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Soeprayitnomengatakan, pihaknya tidak bisa melarang aksi buruh turun ke jalan karena menghormatihak-hakdemokrasi. Lagi pula demonstrasi ditujukan untuk pemerintah, bukan ke perusahaan. “Namun, kami tidak bisa menerima jika terjadi sweeping oleh buruh untuk berdemonstrasi,” ucapnya.
Menurut dia, terjadinya aksi buruh merupakan bentuk dari kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sebenarnya para buruh menuntut adanya sosial sekuriti. “Bila aspek itu dijamin oleh pemerintah, penolakan atau tuntutan dari buruh tidak akan muncul,” katanya. Menyikapi aksi buruh yang memblokade jalan, menurut pengamat sosial-budaya dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati, aksi tersebut sebagai fenomena sosial.
Pasalnya, saat ini mereka lebih sering melakukan aksi secara terbuka. Maraknya aksi buruh yang menyalurkan aspirasi ke jalan merupakan akibat dari sistem keterbukaan yang bersifat semu. “Kita boleh saja hidup dalam alam reformasi, tapi sistem keterbukaan masih cara lama. Ini yang menyebabkan para pendemo memerlukan ruang untuk meluapkan aspirasinya,” ujar Devie.
Agar penutupan jalan tidak terulang, pimpinan perusahaan harus berani menghadapi para pendemo. Mereka tidak perlu takut terhadap pendemo, karena dengan duduk bersama dan saling mendengarkan akan tercipta keterbukaan sekaligus menghindari demonstrasi. Di tempat terpisah, ribuan buruh Tangerang menggelar demonstrasi di depan pintu tol Bitung, Jalan Raya Serang Km 9, Kabupaten Tangerang, kemarin.
Meski tidak sampai menutup akses masuk tol Tangerang- Jakarta maupun sebaliknya, aksi tersebut mengakibatkan kemacetan. Dalam orasi, buruh menuntut Pemprov Banten merevisi UMK 2015 Kota dan Kabupaten Tangerang. Pasalnya, angka upah yang disahkan pelaksana tugas (plt) gubernur Banten atas rekomendasi wali kota dan bupati dinilai masih minim dari yang diinginkan buruh.
Koordinator aksi buruh dari SPSI Kabupaten Tangerang Suprianto mengatakan, UMK Kota Tangerang Rp2.730.000 dan Kabupaten Tangerang Rp2.710.000. “Padahal, kita (buruh) menuntut Rp2.880.000 per bulan. Angka ini sudah dua kali turun dari tuntutan kami yakni Rp3,2 juta dan Rp2,9 juta,” ujarnya.
Menurut dia, besaran upah yang disahkan pemerintah masih rendah, apalagi belum menghitung kenaikan BBM sekitar 30%. “Dampak kenaikan BBM ini meluas hingga menaikkan harga sembako, biaya transportasi, kesehatan, dan pendidikan,” ucapnya. Kabag Operasional Polresta Tangerang Kompol Jarkasih mengatakan, sedikitnya 1.300 personel gabungan dari Polresta Tangerang dan Polda Metro Jaya ditambah 10 satuan setingkat kompi (SSK) TNI menjaga aksi buruh di sejumlah titik.
Helmi syarif/R Ratna purnama/Ilham safutra/Denny irawan
Sekitar 50.000 buruh mengajukan tuntutan revisi kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing, danmemproteskenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka akan beraksi selama dua hari, Rabu (10/12) dan Kamis (11/12). “Jadi akses jalan jangan ditutup semua, kita persilakan 2/3 jalan itu untuk orasi dan 1/3 jalan lainnya untuk pengguna jalan,” ujar Unggung di Jakarta kemarin.
Imbauan tidak menutup akses agar masyarakat bisa beraktivitas dan tetap melintas di beberapa titik jalan. Diperkirakan massa buruh bakal mengepung Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Monas. Namun di berbagai wilayah, mereka juga tetap menggelar unjuk rasa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap aksi buruh berjalan kondusif dengan pengawalan dan penjagaan aparat kepolisian.
Apalagi polisi siap mengerahkan 15.000 personel di beberapa titik, khususnya titik kumpul unjuk rasa di Bundaran HI. “Kami tetap membawa isu revisi upah di setiap daerah, kemudian efek kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL), menuntut jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan menghapus sistem outsourcing,” kata Said.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Soeprayitnomengatakan, pihaknya tidak bisa melarang aksi buruh turun ke jalan karena menghormatihak-hakdemokrasi. Lagi pula demonstrasi ditujukan untuk pemerintah, bukan ke perusahaan. “Namun, kami tidak bisa menerima jika terjadi sweeping oleh buruh untuk berdemonstrasi,” ucapnya.
Menurut dia, terjadinya aksi buruh merupakan bentuk dari kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sebenarnya para buruh menuntut adanya sosial sekuriti. “Bila aspek itu dijamin oleh pemerintah, penolakan atau tuntutan dari buruh tidak akan muncul,” katanya. Menyikapi aksi buruh yang memblokade jalan, menurut pengamat sosial-budaya dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati, aksi tersebut sebagai fenomena sosial.
Pasalnya, saat ini mereka lebih sering melakukan aksi secara terbuka. Maraknya aksi buruh yang menyalurkan aspirasi ke jalan merupakan akibat dari sistem keterbukaan yang bersifat semu. “Kita boleh saja hidup dalam alam reformasi, tapi sistem keterbukaan masih cara lama. Ini yang menyebabkan para pendemo memerlukan ruang untuk meluapkan aspirasinya,” ujar Devie.
Agar penutupan jalan tidak terulang, pimpinan perusahaan harus berani menghadapi para pendemo. Mereka tidak perlu takut terhadap pendemo, karena dengan duduk bersama dan saling mendengarkan akan tercipta keterbukaan sekaligus menghindari demonstrasi. Di tempat terpisah, ribuan buruh Tangerang menggelar demonstrasi di depan pintu tol Bitung, Jalan Raya Serang Km 9, Kabupaten Tangerang, kemarin.
Meski tidak sampai menutup akses masuk tol Tangerang- Jakarta maupun sebaliknya, aksi tersebut mengakibatkan kemacetan. Dalam orasi, buruh menuntut Pemprov Banten merevisi UMK 2015 Kota dan Kabupaten Tangerang. Pasalnya, angka upah yang disahkan pelaksana tugas (plt) gubernur Banten atas rekomendasi wali kota dan bupati dinilai masih minim dari yang diinginkan buruh.
Koordinator aksi buruh dari SPSI Kabupaten Tangerang Suprianto mengatakan, UMK Kota Tangerang Rp2.730.000 dan Kabupaten Tangerang Rp2.710.000. “Padahal, kita (buruh) menuntut Rp2.880.000 per bulan. Angka ini sudah dua kali turun dari tuntutan kami yakni Rp3,2 juta dan Rp2,9 juta,” ujarnya.
Menurut dia, besaran upah yang disahkan pemerintah masih rendah, apalagi belum menghitung kenaikan BBM sekitar 30%. “Dampak kenaikan BBM ini meluas hingga menaikkan harga sembako, biaya transportasi, kesehatan, dan pendidikan,” ucapnya. Kabag Operasional Polresta Tangerang Kompol Jarkasih mengatakan, sedikitnya 1.300 personel gabungan dari Polresta Tangerang dan Polda Metro Jaya ditambah 10 satuan setingkat kompi (SSK) TNI menjaga aksi buruh di sejumlah titik.
Helmi syarif/R Ratna purnama/Ilham safutra/Denny irawan
(bbg)
Explore More