Isu Perppu Pilkada Tenggelamkan Interpelasi BBM
Selasa, 09 Desember 2014 - 16:24 WIB
Isu Perppu Pilkada Tenggelamkan Interpelasi BBM
A
A
A
JAKARTA - DPR diminta untuk fokus menggalang hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Untuk saat ini persoalan kenaikan BBM dinilai lebih penting ketimbang larut dalam polemik tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).
"Lupakan perppu, jangan berpikir menolak perpu itu langkah mundur," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali dalam diskusi Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM di Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Menurut dia, DPR harus berkonsentrasi terhadap penggalangan interpelasi kenaikan BBM.
"Yang pantas hari ini interpelasi kenaikan BBM, mempertanyakan apa metode Anda (Presiden) menaikkan BBM," kata Effendi.
Effendi menengarai jika isu Perppu terus dimainkan maka interpelasi kenaikan harga BBM terhadap Presiden Jokowi akan semakin tenggelam.
"Semakin dimainkan isu perppu semakin mati isu BBM," katanya.
Untuk saat ini persoalan kenaikan BBM dinilai lebih penting ketimbang larut dalam polemik tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).
"Lupakan perppu, jangan berpikir menolak perpu itu langkah mundur," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali dalam diskusi Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM di Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Menurut dia, DPR harus berkonsentrasi terhadap penggalangan interpelasi kenaikan BBM.
"Yang pantas hari ini interpelasi kenaikan BBM, mempertanyakan apa metode Anda (Presiden) menaikkan BBM," kata Effendi.
Effendi menengarai jika isu Perppu terus dimainkan maka interpelasi kenaikan harga BBM terhadap Presiden Jokowi akan semakin tenggelam.
"Semakin dimainkan isu perppu semakin mati isu BBM," katanya.
(dam)
