Mekanisme Partai Jangan Dirusak Tangan-tangan Kekuasaan
Senin, 08 Desember 2014 - 19:23 WIB
Mekanisme Partai Jangan Dirusak Tangan-tangan Kekuasaan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tetap optimistis keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap solid meski beberapa partai yang tergabung di dalamnya tengah menghadapi konflik internal.
Seperti diketahui, perpecahan tidak hanya terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini konflik juga melanda Partai Golkar.
Partai berlambang pohon beringin itu kini terbelah menjadi dua kubu, pasca kubu Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tandingan di Jakarta.
Fadli meyakini, konflik di tubuh kedua partai tersebut bukanlah berasal dari bawah. Namun, ada pihak-pihak lain yang sengaja mencampuri urusan internal partai.
"Saya kira (KMP) tidak (akan pecah). Ini kan ada upaya top down, (konflik) bukan dari bawah," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2104).
Ia mencontohkan pada kasus yang terjadi terhadap konflik PPP. Fadli mengatakan, pada saat PPP kubu Romahurmuziy (Romi) mengajukan struktur kepengurusan, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) bersepakat untuk menunggu keputusan dari mahkamah partai. Namun, baru satu hari bekerja, Menkum HAM langsung mengakui kepengurusan tersebut.
"Itu jelas intervensi politik. Bertentangan dengan Dirjen AHU sebelumnya, dan bertentangan juga dengan UU Parpol," kata Fadli.
Saat disinggung terkait dua kubu di Partai Golkar yang hari ini mengajukan susunan kepengurusannya, Fadli mengatakan, dirinya meminta agar mekanisme di internal partai politik tidak dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan.
"Nanti kita lihat, bagaimana dia (Menkumham) melakukan treatment. Kalau treatment-nya masih seperti PPP, ya berarti dia menjalan instruksi politik. Dia (Menkumham) sebagai parpol, bukan sebagai abdi negara," tutup Fadli.
Seperti diketahui, perpecahan tidak hanya terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini konflik juga melanda Partai Golkar.
Partai berlambang pohon beringin itu kini terbelah menjadi dua kubu, pasca kubu Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tandingan di Jakarta.
Fadli meyakini, konflik di tubuh kedua partai tersebut bukanlah berasal dari bawah. Namun, ada pihak-pihak lain yang sengaja mencampuri urusan internal partai.
"Saya kira (KMP) tidak (akan pecah). Ini kan ada upaya top down, (konflik) bukan dari bawah," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2104).
Ia mencontohkan pada kasus yang terjadi terhadap konflik PPP. Fadli mengatakan, pada saat PPP kubu Romahurmuziy (Romi) mengajukan struktur kepengurusan, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) bersepakat untuk menunggu keputusan dari mahkamah partai. Namun, baru satu hari bekerja, Menkum HAM langsung mengakui kepengurusan tersebut.
"Itu jelas intervensi politik. Bertentangan dengan Dirjen AHU sebelumnya, dan bertentangan juga dengan UU Parpol," kata Fadli.
Saat disinggung terkait dua kubu di Partai Golkar yang hari ini mengajukan susunan kepengurusannya, Fadli mengatakan, dirinya meminta agar mekanisme di internal partai politik tidak dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan.
"Nanti kita lihat, bagaimana dia (Menkumham) melakukan treatment. Kalau treatment-nya masih seperti PPP, ya berarti dia menjalan instruksi politik. Dia (Menkumham) sebagai parpol, bukan sebagai abdi negara," tutup Fadli.
(hyk)
