Kemenkumham Diminta Arif Sikapi Konflik Golkar

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diimbau untuk mengambil keputusan yang objektif dalam menyikapi konflik internal Partai Golkar.

"Jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai ada langkah yang menabrak konstitusi," kata Sekretaris Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Hal itu diungkapkan Fahri menyikapi perpecahan di internal Golkar. "Kita tidak ingin pemerintahan ini banyak yang ganggu. Mudah mudahan dengan tidak melanggar peraturan, pemerintahan ini tidak diganggu," kata dia.

Fahri mengatakan, kedua kubu berhak mendaftarkan susunan kepengurusannya.
Setelah didaftarkan, keduanya tinggal menunggu keputusan dari kementerian.

"Semua orang boleh mendaftarkan organisasinya. Asosiasi ketoprak saja, kalau dia berbadan hukum harus didaftarkan. Silakan saja mendaftar dan semoga menterinya arif bijaksana," tutur Fahri.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie telah melaporkan struktur organisasi partainya, hasil pemilihan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar, Nusa Dua, Bali.