Menggenjot Infrastruktur Indonesia
Senin, 08 Desember 2014 - 09:34 WIB
Menggenjot Infrastruktur Indonesia
A
A
A
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau dengan 4.000 di dalamnya merupakan pulau karang atau gundukan pasir.
Sementara persebaran penduduk Indonesia masih 78% pada Pulau Sumatera dan Jawa. Pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan industri juga tersentralisasi di Sumatera dan Jawa. Di samping itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebar merata di enam pulau besar Indonesia. Hal ini jelas bahwa konektivitas menjadi kunci utama.
Membangun sarana infrastruktur dan konektivitas menjadi isu yang sangat strategis. Kini Indonesia membutuhkan revitalisasi pelabuhan, pembangunan jalan raya, rel kereta api, transportasi massal, saluran irigasi, serta pembangunan kilang dan kapal pengangkut gas di sektor migas. Hal ini membutuhkan banyak dana dan waktu yang lama, tetapi yang terpenting pola perencanaan pembangunan jelas dan terarah.
Pola yang dimaksud salah satunya terkait sumber pendanaan pembangunan. Indonesia menganggarkan belanja modal untuk infrastruktur kurang lebih Rp200 triliun, sementara pembangunan infrastruktur yang total dan masif membutuhkan lebih dari Rp1.000 triliun. Jelas opsi utang bukan opsi yang terbaik, tetapi dibutuhkan jika memang kapasitas nasional belum cukup.
Bulan lalu pemerintah mengurangi subsidi BBM, dari yang dianggarkan lebih dari Rp200 triliun per tahun kini bisa menjadi Rp50 triliun-75 triliun per tahun. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, khususnya pembangunan tol laut yang menjadi prioritas pemerintah Jokowi-JK.
Sumber pendanaan lain di antaranya private public partnership, yakni dengan melibatkan masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengkaji opsi ini di samping menaikkan pendapatan nasional. Selanjutnya, konsistensi dalam menerapkan strategi pembangunan infrastruktur. Rencana membangun infrastruktur memang membutuhkan banyak waktu.
Reformasi birokrasi pemerintah harus menjamin proses pengambilan keputusan agar cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Birokrasi harus menjadi pihak yang mendorong pelaksanaan pembangungan infrastruktur, bukan memperlambatnya. Masyarakat juga menanti rencana transparansi pemerintah dalam keseriusan membangun infrastruktur, minimal ada publikasi yang masif mengenai sejumlah proyek strategis pemerintah yang telah, sedang, dan akan dibangun.
Indonesia membutuhkan infrastruktur yang kokoh dan menunjang. Hal ini akan membuka peluang investasi asing dan lokal, efisiensi biaya, kemudahan mobilitas masyarakat, dan menciptakan economic value untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai masalah klasik minimnya infrastruktur akhirnya memupuskan kesempatan negeri ini untuk melakukan lompatan dalam bidang ekonomi.
Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan menuju Indonesia yang maju untuk lepas landas dari kata berkembang. Mendorong pembangunan ini adalah mendorong Indonesia untuk menjadi lebih baik.
Sementara persebaran penduduk Indonesia masih 78% pada Pulau Sumatera dan Jawa. Pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan industri juga tersentralisasi di Sumatera dan Jawa. Di samping itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebar merata di enam pulau besar Indonesia. Hal ini jelas bahwa konektivitas menjadi kunci utama.
Membangun sarana infrastruktur dan konektivitas menjadi isu yang sangat strategis. Kini Indonesia membutuhkan revitalisasi pelabuhan, pembangunan jalan raya, rel kereta api, transportasi massal, saluran irigasi, serta pembangunan kilang dan kapal pengangkut gas di sektor migas. Hal ini membutuhkan banyak dana dan waktu yang lama, tetapi yang terpenting pola perencanaan pembangunan jelas dan terarah.
Pola yang dimaksud salah satunya terkait sumber pendanaan pembangunan. Indonesia menganggarkan belanja modal untuk infrastruktur kurang lebih Rp200 triliun, sementara pembangunan infrastruktur yang total dan masif membutuhkan lebih dari Rp1.000 triliun. Jelas opsi utang bukan opsi yang terbaik, tetapi dibutuhkan jika memang kapasitas nasional belum cukup.
Bulan lalu pemerintah mengurangi subsidi BBM, dari yang dianggarkan lebih dari Rp200 triliun per tahun kini bisa menjadi Rp50 triliun-75 triliun per tahun. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, khususnya pembangunan tol laut yang menjadi prioritas pemerintah Jokowi-JK.
Sumber pendanaan lain di antaranya private public partnership, yakni dengan melibatkan masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengkaji opsi ini di samping menaikkan pendapatan nasional. Selanjutnya, konsistensi dalam menerapkan strategi pembangunan infrastruktur. Rencana membangun infrastruktur memang membutuhkan banyak waktu.
Reformasi birokrasi pemerintah harus menjamin proses pengambilan keputusan agar cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Birokrasi harus menjadi pihak yang mendorong pelaksanaan pembangungan infrastruktur, bukan memperlambatnya. Masyarakat juga menanti rencana transparansi pemerintah dalam keseriusan membangun infrastruktur, minimal ada publikasi yang masif mengenai sejumlah proyek strategis pemerintah yang telah, sedang, dan akan dibangun.
Indonesia membutuhkan infrastruktur yang kokoh dan menunjang. Hal ini akan membuka peluang investasi asing dan lokal, efisiensi biaya, kemudahan mobilitas masyarakat, dan menciptakan economic value untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai masalah klasik minimnya infrastruktur akhirnya memupuskan kesempatan negeri ini untuk melakukan lompatan dalam bidang ekonomi.
Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan menuju Indonesia yang maju untuk lepas landas dari kata berkembang. Mendorong pembangunan ini adalah mendorong Indonesia untuk menjadi lebih baik.
(ars)
