Pernyataan JK Soal Jam Kerja Perempuan Dinilai Konyol
Jum'at, 05 Desember 2014 - 02:59 WIB
Pernyataan JK Soal Jam Kerja Perempuan Dinilai Konyol
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan, akan mengurangi jam kerja khusus bagi perempuan. Bahkan rencana kebijakan itu bakal dikaji Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dakhiri.
Menurut Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan dan Pelita UI, Gadis Arivia, pihaknya bakal menolak kebijakan itu. Dia menilai pernyataan JK konyol.
"Pernyataan Pak JK konyol. Bahkan ini sudah mendiskriminasi tak hanya perempuan, tapi juga laki-laki," kata Gadis di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Kamis 4 Desember 2014.
Menurut Gadis, rencana pengurangan jam kerja khusus bagi perempuan akan berimplikasi pada sikap diskriminasi pemerintah terhadap perempuan.
Sebab, kata dia, potensi dalam hal profesionalitas kerja perempuan hampir sama dengan laki-laki. Sehingga, pengurangan jam kerja menimbulkan sikap diskriminatif.
Selain itu, kebijakan pengurangan jam kerja berpotensi pada hilangnya hak 'pengasuhan' dan pendidikan antara suami dan istri. Pasalnya, hak pengasuhan anak menjadi tanggungan ayah dan Ibu.
"Tidak boleh diukur dalam pengurangan dua jam bekerja hanya untuk perempuan seperti yang akan diterapkan oleh JK," tukasnya.
Menurut Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan dan Pelita UI, Gadis Arivia, pihaknya bakal menolak kebijakan itu. Dia menilai pernyataan JK konyol.
"Pernyataan Pak JK konyol. Bahkan ini sudah mendiskriminasi tak hanya perempuan, tapi juga laki-laki," kata Gadis di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Kamis 4 Desember 2014.
Menurut Gadis, rencana pengurangan jam kerja khusus bagi perempuan akan berimplikasi pada sikap diskriminasi pemerintah terhadap perempuan.
Sebab, kata dia, potensi dalam hal profesionalitas kerja perempuan hampir sama dengan laki-laki. Sehingga, pengurangan jam kerja menimbulkan sikap diskriminatif.
Selain itu, kebijakan pengurangan jam kerja berpotensi pada hilangnya hak 'pengasuhan' dan pendidikan antara suami dan istri. Pasalnya, hak pengasuhan anak menjadi tanggungan ayah dan Ibu.
"Tidak boleh diukur dalam pengurangan dua jam bekerja hanya untuk perempuan seperti yang akan diterapkan oleh JK," tukasnya.
(maf)
