DPD Minta Jokowi Pertegas Kewenangan Kementerian Desa
Kamis, 04 Desember 2014 - 02:45 WIB
DPD Minta Jokowi Pertegas Kewenangan Kementerian Desa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertegas kewenangan desa masuk secara utuh ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
"DPD merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan UU Desa secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal dengan memberikan prioritas APBN," kata Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam usai acara rapat kerja Komite I DPD dengan Mendes PDT dan Trans Marwan Jafar di gedung DPD, Rabu (3/12/2014).
Sebagai mitra pemerintah, menurut Muqowam, pihaknya akan ikut mengawasi implementasi program prioritas dan kegiatan unggulan Kemendes, terutama program quict wins tahun 2015 seperti gerakan 5.000 Desa Mandiri dan pendampingannya.
"DPD mendorong agar program pembangunan 5.000 desa itu diutamakan diutamakan daerah-daerah yang memiliki kemiskinan yang tinggi, khususnya di Indonesia Timur, daerah perbatasan, serta desa hutan dan nelayan," ujanya.
Sementara Menteri Desa Marwan Jafar menerima rekomendasi DPD RI tersebut. Namun dia meminta DPD turut membantunya menyukseskan Nawakerja Kementerian Desa.
"Sebagai wakil dari daerah, DPD punya kepentingan yang sama dengan kami di kementerian desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dan ini sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi terutama membangun Indonesia dari pinggiran," kata Menteri Marwan.
Dikatakan Marwan, kementeriannya terbuka menerima masukan dan kritikan konstruktif untuk memaksimalkan program pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
"Mari kita kawal bersama-sama UU Desa, termasuk prioritas kebijakan dan anggaran," katanya menegaskan.
"DPD merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan UU Desa secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal dengan memberikan prioritas APBN," kata Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam usai acara rapat kerja Komite I DPD dengan Mendes PDT dan Trans Marwan Jafar di gedung DPD, Rabu (3/12/2014).
Sebagai mitra pemerintah, menurut Muqowam, pihaknya akan ikut mengawasi implementasi program prioritas dan kegiatan unggulan Kemendes, terutama program quict wins tahun 2015 seperti gerakan 5.000 Desa Mandiri dan pendampingannya.
"DPD mendorong agar program pembangunan 5.000 desa itu diutamakan diutamakan daerah-daerah yang memiliki kemiskinan yang tinggi, khususnya di Indonesia Timur, daerah perbatasan, serta desa hutan dan nelayan," ujanya.
Sementara Menteri Desa Marwan Jafar menerima rekomendasi DPD RI tersebut. Namun dia meminta DPD turut membantunya menyukseskan Nawakerja Kementerian Desa.
"Sebagai wakil dari daerah, DPD punya kepentingan yang sama dengan kami di kementerian desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dan ini sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi terutama membangun Indonesia dari pinggiran," kata Menteri Marwan.
Dikatakan Marwan, kementeriannya terbuka menerima masukan dan kritikan konstruktif untuk memaksimalkan program pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
"Mari kita kawal bersama-sama UU Desa, termasuk prioritas kebijakan dan anggaran," katanya menegaskan.
(ysw)
