Kubu SDA Sesalkan Tindakan Anarkis Kubu Romi
Selasa, 02 Desember 2014 - 16:37 WIB
Kubu SDA Sesalkan Tindakan Anarkis Kubu Romi
A
A
A
JAKARTA - Aksi penyerbuan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat oleh sekelompok orang berpakaian serba hitam disesalkan PPP kubu Suryadharma Ali (SDA).
Aksi penyerbuan tersebut disinyalir sebagai buntut ketidakpuasan PPP kubu Romahurmuziy atau biasa disapa Romi terhadap keputasan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan kubur SDA.
"Mereka tidak menghargai putusan PTUN. Harus dihargai keputusan hukum. Upaya menduduki kantor DPP PPP di Diponegoro merupakan tindakan anarkis," ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Menurutnya, kepengurusan Romi tidak sah. Dia hanya mengakui kepengurusan DPP PPP, yang kini diketuai oleh Djan Faridz yang dipilih sebagai Ketua umum PPP menggantikan SDA melalui Muktamar di Jakarta.
"Putusan PTUN itu bernomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 6 November 2014 dan ditandatangani oleh panitera pada 7 November. Isinya, memerintahkan Menkum HAM, selaku tergugat, untuk menunda pelaksanaan SK yang mengakui kepengurusan Romi sampai perkara yang tengah diproses PTUN berkekuatan hukum tetap. Itu kan jelas," terangnya.
Sekelompok massa yang menyerbu DPP PPP itu mengatasnamakan pendukung kepengurusan Romi.
Mereka datang ke kantor partai berlambang Kakbah itu sekitar pukul 13.30 WIB menggunakan dua bus kecil dan langsung masuk ke dalam gedung PPP. Tujuannya untuk menduduki DPP PPP, karena merasa kepengurusan Romi yang sah dan diakui Kemenkum HAM.
Aksi penyerbuan tersebut disinyalir sebagai buntut ketidakpuasan PPP kubu Romahurmuziy atau biasa disapa Romi terhadap keputasan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan kubur SDA.
"Mereka tidak menghargai putusan PTUN. Harus dihargai keputusan hukum. Upaya menduduki kantor DPP PPP di Diponegoro merupakan tindakan anarkis," ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Menurutnya, kepengurusan Romi tidak sah. Dia hanya mengakui kepengurusan DPP PPP, yang kini diketuai oleh Djan Faridz yang dipilih sebagai Ketua umum PPP menggantikan SDA melalui Muktamar di Jakarta.
"Putusan PTUN itu bernomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 6 November 2014 dan ditandatangani oleh panitera pada 7 November. Isinya, memerintahkan Menkum HAM, selaku tergugat, untuk menunda pelaksanaan SK yang mengakui kepengurusan Romi sampai perkara yang tengah diproses PTUN berkekuatan hukum tetap. Itu kan jelas," terangnya.
Sekelompok massa yang menyerbu DPP PPP itu mengatasnamakan pendukung kepengurusan Romi.
Mereka datang ke kantor partai berlambang Kakbah itu sekitar pukul 13.30 WIB menggunakan dua bus kecil dan langsung masuk ke dalam gedung PPP. Tujuannya untuk menduduki DPP PPP, karena merasa kepengurusan Romi yang sah dan diakui Kemenkum HAM.
(kur)
