Wujudkan Visi Maritim, KKP-TNI AL Teken MoU Sektor Kelautan
Wujudkan Visi Maritim, KKP-TNI AL Teken MoU Sektor Kelautan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang kemaritiman.
Marsetio mengatakan, ada tiga kerja sama yang diteken. Di antaranya dilakukan oleh eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL dalam konteks pembuatan peta yang berkaitan dengan perbatasan.
"Selama ini para nelayan kita enggak tahu wilayah kita yang mana, wilayah negara tetangga yang mana, berkaitan dengan perbatasan," kata Marsetio usai penandatanganan MoU di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2014).
Kerja sama pembuatan peta tersebut, lanjut Marsetio, juga meliputi pemetaan terhadap wilayah tangkap ikan di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para nelayan memahami kriteria musim ikan dan kawasannya.
"Misalnya pada bulan November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan," kata dia.
Selain itu, KKP dan AL juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan hukum di laut yang akan diberikan kepada para nelayan. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahpamahaman dalam hal koordinasi.
"Kita akan berikan pelatihan terkait hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional. Supaya tidak ada kesalahpahaman apabila mereka bertemu dengan kapal-kapal asing atau saat bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal-kapal AL," kata Marsetio menjelaskan.
Kerja sama terkait pertukaran informasi juga dilakukan kedua institusi negara tersebut. Ini berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia.
Namun demikian, Marsetio mengatakan, pihaknya tidak secara khusus menyiapkan kapal-kapal untuk menangani illegal fishing.
"Kapal patroli AL memiliki tiga peran. Pertama, military role dalam konteks penegakan kedaulatan. Kedua, peran penegakan hukum, ketiga peran diplomasi. Enggak ada kapal kita yang khusus untuk illegal fishing. Kapal melakukan patroli dan ketiga (peran) itu melekat," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Susi mengatakan, MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi-misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Perempuan asal Pangandaran itu menyebut perjanjian ini sebagai pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di sektor kelautan.
"Mou ini sangat penting, menjadi pilar pertama departemen KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai," pungkas Susi.
Marsetio mengatakan, ada tiga kerja sama yang diteken. Di antaranya dilakukan oleh eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL dalam konteks pembuatan peta yang berkaitan dengan perbatasan.
"Selama ini para nelayan kita enggak tahu wilayah kita yang mana, wilayah negara tetangga yang mana, berkaitan dengan perbatasan," kata Marsetio usai penandatanganan MoU di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2014).
Kerja sama pembuatan peta tersebut, lanjut Marsetio, juga meliputi pemetaan terhadap wilayah tangkap ikan di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para nelayan memahami kriteria musim ikan dan kawasannya.
"Misalnya pada bulan November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan," kata dia.
Selain itu, KKP dan AL juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan hukum di laut yang akan diberikan kepada para nelayan. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahpamahaman dalam hal koordinasi.
"Kita akan berikan pelatihan terkait hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional. Supaya tidak ada kesalahpahaman apabila mereka bertemu dengan kapal-kapal asing atau saat bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal-kapal AL," kata Marsetio menjelaskan.
Kerja sama terkait pertukaran informasi juga dilakukan kedua institusi negara tersebut. Ini berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia.
Namun demikian, Marsetio mengatakan, pihaknya tidak secara khusus menyiapkan kapal-kapal untuk menangani illegal fishing.
"Kapal patroli AL memiliki tiga peran. Pertama, military role dalam konteks penegakan kedaulatan. Kedua, peran penegakan hukum, ketiga peran diplomasi. Enggak ada kapal kita yang khusus untuk illegal fishing. Kapal melakukan patroli dan ketiga (peran) itu melekat," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Susi mengatakan, MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi-misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Perempuan asal Pangandaran itu menyebut perjanjian ini sebagai pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di sektor kelautan.
"Mou ini sangat penting, menjadi pilar pertama departemen KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai," pungkas Susi.
(kri)
Explore More