Yusril Kritisi Gaya Komunikasi Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritisi gaya komunikasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd pada Minggu 30 November 2014 kemarin. Selain kritikan, Yusril juga memberikan sejumlah masukan yang sudah disampaikan secara lisan kepada pemerintahan Jokowi.

“Supaya komunikasi publik pemerintah Jokowi berjalan lancar saya sarankan agar Pemerintah punya jubir (juru bicara),” kata Yusril dalam kicauannya yang telah bersedia dikutip oleh SINDO.

Menurut Yusril, Jokowi bisa mengangkat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) atau Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai jubir pemerintahannya. Sehingga, penjelasan pemerintah mengenai segala kebijakan dan isu yang berkembang hanya dari satu sumber.

“Agar penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur,” ujarnya.

Kemudian, sambungnya, setiap kali selesai sidang kabinet, rapat paripurna, rapat terbatas, ataupun setelah presiden menerima tamu penting, pemerintah harus menjelaskan ke publik mengenai hasil dari rapat ataupun pertemuan tersebut. Bahkan, jika perlu pemerintah membayar waktu siaran di televisi swasta setelah rapat kabinet.

“Kira-kira setengah jam untuk menjelaskan isi rapat kabinet. Agar rakyat tahu apa yang dikerjakan dan direncanakan pemerintah dan dalam rangka menjamin keakuratan informasi,” terangnya.

Menurutnya, ucapan seorang presiden itu diibaratkan “Sabdo Pandito Ratu” yakni, ucapan seseorang yang bijaksana, mumpuni, dan dihormati. Maka, presiden harus konsisten dengan semua yang telah diucapkannya, jangan sampai ucapan hari ini berbeda dengan apa yang diucapkannya kemarin.

“Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi. Kalau itu terjadi, lama kelamaan kewibawaan presiden akan terkikis dan akhirnya pupus,” sambung Yusril dalam kultwitnya.

Namun demikian, lanjut Yusril, sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi yang berubah. Namun, hal ini bukan masalah asalkan perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebab musababnya.

“Yang menjelaskan itu bisa presiden langsung atau Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Yusril, dalam memberi penjelasan pemerintah juga harus bersikap lugas dan jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan bahasa yang tidak jelas. Karena, pemerintah yang jujur dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat dan akan bertahan lama.

“Masukan ini sudah saya sampaikan secara lisan kepada pemerintah Jokowi. Agar publik tahu saya tidak diam melihat perkembangan, saya twit di sini,” tutupnya.