Jokowi Diminta Bentuk Tim Khusus Pengawasan Aset Negara
Jokowi Diminta Bentuk Tim Khusus Pengawasan Aset Negara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap penyehatan, penyelamatan dan pengelolaan aset-aset negara serta sumber daya yang dikelola perusahaanBUMN untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengusulkan agar Jokowi membentuk tim khusus atau kompartemen yang tugasnya hanya mengawasi BUMN dari proses seleksi hingga pelaksanaan kinerja jajaran direksi BUMN.
Harapannya, pengelolaan BUMN dapat menjadi lokomotif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kemajuan bangsa.
”Selama ini bukan rahasia lagi, BUMN selalu menjadi sapi perah para elite penguasa dan elite politik tertentu. Proyek-proyek BUMN dikuasai oleh sejumlah kartel yang kongkalikong dengan elite kekuasaan,” ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 27 November 2014.
Karyono juga menilai langkah Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses seleksi direksi Pertamina perlu dikoreksi langsung presiden. Alasannya sudah banyak publik yang mempersoalkan kebijakan dalam seleksi calon direksi Pertamina.
”Terus terang, sejauh ini yang dipersoalkan publik adalah proses perekrutan calon direksi Pertamina yang cenderung tidak transparan,” tandasnya.
Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengusulkan agar Jokowi membentuk tim khusus atau kompartemen yang tugasnya hanya mengawasi BUMN dari proses seleksi hingga pelaksanaan kinerja jajaran direksi BUMN.
Harapannya, pengelolaan BUMN dapat menjadi lokomotif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kemajuan bangsa.
”Selama ini bukan rahasia lagi, BUMN selalu menjadi sapi perah para elite penguasa dan elite politik tertentu. Proyek-proyek BUMN dikuasai oleh sejumlah kartel yang kongkalikong dengan elite kekuasaan,” ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 27 November 2014.
Karyono juga menilai langkah Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses seleksi direksi Pertamina perlu dikoreksi langsung presiden. Alasannya sudah banyak publik yang mempersoalkan kebijakan dalam seleksi calon direksi Pertamina.
”Terus terang, sejauh ini yang dipersoalkan publik adalah proses perekrutan calon direksi Pertamina yang cenderung tidak transparan,” tandasnya.
(kur)
Explore More