Khofifah: Bantuah Pemerintah Jangan Overlapping
Kamis, 27 November 2014 - 13:23 WIB
Khofifah: Bantuah Pemerintah Jangan Overlapping
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegskan program bantuan bagi rakyat miskin yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah, seharusnya tidak berjalan tumpang tindih.
"Program bantuan semestinya tidak overlapping," kata Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (27/11/2014).
Untuk menghindari tumpang tindih atau overlapping, kata dia, mekanisme pemberian bantuan telah disesuaikan.
Khofifah pun menjelaskan mekanisme pemberian bantuan yang diterpkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang lebih dulu dikeluarkan pemerintah, tidak bisa dimiliki lagi oleh masyarakat yang sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dia mengatakan petugas Kantor Pos akan mengambil KPS lama milik warga, saat ingin mendapat KKS. Selain KKS, terdapat program bantuan lainnya, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Mekanisme serupa juga akan diterapkan pada program bantuan kesehatan dan pendidikan yang pernah dikeluarkan pemerintah daerah," tutur Khofifah.
KKS merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial.
KKS adalah salah satu bentuk program perlindungan sosial melaui Kementerian Sosial yang bersifat sementara. Bentuk KKS berupa bantuan langsung.
Adapun warga penerima KKS, kata Khofifah, adalah warga yang sebelumnya memiliki Kartu Perlindungan Sehat (KPS).
Dari 15,5 juta penerima KKS, saat ini baru ada 1.023.523 penerima KKS. "Sisa 14,5 juta penerima nantinya dapat mengkonversikan KKS di Kantor Pos," kata Khofifah.
"Program bantuan semestinya tidak overlapping," kata Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (27/11/2014).
Untuk menghindari tumpang tindih atau overlapping, kata dia, mekanisme pemberian bantuan telah disesuaikan.
Khofifah pun menjelaskan mekanisme pemberian bantuan yang diterpkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang lebih dulu dikeluarkan pemerintah, tidak bisa dimiliki lagi oleh masyarakat yang sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dia mengatakan petugas Kantor Pos akan mengambil KPS lama milik warga, saat ingin mendapat KKS. Selain KKS, terdapat program bantuan lainnya, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Mekanisme serupa juga akan diterapkan pada program bantuan kesehatan dan pendidikan yang pernah dikeluarkan pemerintah daerah," tutur Khofifah.
KKS merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial.
KKS adalah salah satu bentuk program perlindungan sosial melaui Kementerian Sosial yang bersifat sementara. Bentuk KKS berupa bantuan langsung.
Adapun warga penerima KKS, kata Khofifah, adalah warga yang sebelumnya memiliki Kartu Perlindungan Sehat (KPS).
Dari 15,5 juta penerima KKS, saat ini baru ada 1.023.523 penerima KKS. "Sisa 14,5 juta penerima nantinya dapat mengkonversikan KKS di Kantor Pos," kata Khofifah.
(dam)
