Golkar Siap Lawan Menko Polhukam Jika Ingin Intervensi
Rabu, 26 November 2014 - 20:17 WIB
Golkar Siap Lawan Menko Polhukam Jika Ingin Intervensi
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar mengaku siap melawan jika pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno merupakan bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Golkar di Bali pada 30 November 2014.
"Jika pernyataan Menko Polhukam itu adalah peringatan agar kami berhati-hati, akan kami hargai dan hormati. Seandainya itu adalah bentuk intervensi, tentu akan kami lawan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2011).
Terkait kegiatan Munas ke-IX partai berlambang pohon beringin yang akan dilaksanakan di Bali, Idrus mengatakan, pihak Mabes Polri dan Kapolda Bali telah memberikan respons positif terhadap surat pemberitahuan yang telah dilayangkan sejak 24 November lalu.
Idrus yakin, Menko Polhukam pasti mengerti aturan dalam sebuah kegiatan di tempat umum, yang harus dilakukan penyelenggara hanyalah memberitahukan kegiatan kepada pihak keamanan yang terkait.
"Undang-undang telah mengatur bagaimana hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Jika pernyataan Menko Polhukam adalah bentuk intervensi, maka pernyataan itu inkonstitusional," tegas Idrus.
"Jika pernyataan Menko Polhukam itu adalah peringatan agar kami berhati-hati, akan kami hargai dan hormati. Seandainya itu adalah bentuk intervensi, tentu akan kami lawan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2011).
Terkait kegiatan Munas ke-IX partai berlambang pohon beringin yang akan dilaksanakan di Bali, Idrus mengatakan, pihak Mabes Polri dan Kapolda Bali telah memberikan respons positif terhadap surat pemberitahuan yang telah dilayangkan sejak 24 November lalu.
Idrus yakin, Menko Polhukam pasti mengerti aturan dalam sebuah kegiatan di tempat umum, yang harus dilakukan penyelenggara hanyalah memberitahukan kegiatan kepada pihak keamanan yang terkait.
"Undang-undang telah mengatur bagaimana hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Jika pernyataan Menko Polhukam adalah bentuk intervensi, maka pernyataan itu inkonstitusional," tegas Idrus.
(kri)
