Ketua DPR Telepon Jokowi Agar Larangan Menteri Rapat Dicabut
Rabu, 26 November 2014 - 14:48 WIB
Ketua DPR Telepon Jokowi Agar Larangan Menteri Rapat Dicabut
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengaku telah berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan bagi menteri Kabinet Kerja untuk menghadiri rapat dengan DPR.
"Tadi malam jam 10 saya telepon beliau. Saya berkomunikasi soal larangan menteri rapat dengan DPR," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2014).
Politikus Golkar itu mengatakan, dirinya menyampaikan alangkah baiknya antara pemerintah dengan DPR dapat berjalan selaras dalam perbincangan dengan Jokowi tersebut. Karena, menurut Setya, pemerintah dan DPR sama-sama mendapat mandat untuk mengabdi kepada rakyat.
"Pemerintah kan dipercayakan amanat rakyat dan DPR juga dipercayakan fungsi pengawasan. Kalau pemerintah kuat dan bersinergi, ekonomi akan naik," kata Setya.
Pada kesempatan itu, dia pun meminta agar Jokowi segera mencabut larangan bagi para menteri tersebut. Setya khawatir, jika pemerintah tidak mencabut larangan rapat tersebut sesegera mungkin, ke depan akan banyak program-program pembangunan yang akan terbengkalai.
"Pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar, begitu pula dengan program lama mengenai desa tertinggal. Bapak Presiden agar jadi contoh baik untuk kita," kata Setya.
"Tadi malam jam 10 saya telepon beliau. Saya berkomunikasi soal larangan menteri rapat dengan DPR," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2014).
Politikus Golkar itu mengatakan, dirinya menyampaikan alangkah baiknya antara pemerintah dengan DPR dapat berjalan selaras dalam perbincangan dengan Jokowi tersebut. Karena, menurut Setya, pemerintah dan DPR sama-sama mendapat mandat untuk mengabdi kepada rakyat.
"Pemerintah kan dipercayakan amanat rakyat dan DPR juga dipercayakan fungsi pengawasan. Kalau pemerintah kuat dan bersinergi, ekonomi akan naik," kata Setya.
Pada kesempatan itu, dia pun meminta agar Jokowi segera mencabut larangan bagi para menteri tersebut. Setya khawatir, jika pemerintah tidak mencabut larangan rapat tersebut sesegera mungkin, ke depan akan banyak program-program pembangunan yang akan terbengkalai.
"Pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar, begitu pula dengan program lama mengenai desa tertinggal. Bapak Presiden agar jadi contoh baik untuk kita," kata Setya.
(kri)
