Tanggapan Ketua DPR Soal Surat Seskab
Rabu, 26 November 2014 - 04:31 WIB
Tanggapan Ketua DPR Soal Surat Seskab
A
A
A
JAKARTA - Meski Ketua DPR Setya Novanto sampai hari ini belum menerima Surat Edaran Sekretaris Kabinet (SE Seskab), yang melarang menteri untuk rapat dengan DPR. Setya berharap pemerintah dan DPR ada sinergi yang baik dan kuat.
"DPR punya fungsi pengawasan, membuat undang-undang, anggaran dan juga berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu sama-sama melalui proses yang sepanjang dengan usulan dan kepercayaan dari rakyat," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Oleh karena itu, sambung Novanto, DPR mengharapkan pemerintah percaya kepada DPR, karena sebagai petinggi negara tentunya DPR dan pemerintah akan menjadi sorotan publik.
Sehingga, sudah sepatutnya DPR dan pemerintah menampilkan kinerja yang baik guna pembangunan yang lebih baik.
"Jadi segera mungkin kita sudahi, lakukan yang terbaik sehingga kita dapat menjalankan fungsi dan kontrol yang lebih baik," jelas Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.
Dengan demikian, pemerintah bisa menjalankan programnya, karena pemerintah tentunya dalam menjalankan program membutuhkan persetujuan DPR dalam alokasi APBN, bukan hanya program yang akan datang.
"Kita juga sudah melakukan proses yang panjang antara KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih), sekarang tidak ada lagi perbedaan," terangnya.
"Sampai hari ini kita belum menerima surat dari Seskab, jadi saya tidak perlu tanggapi dan tentunya ini saya harapkan semua bersabar," tambahnya.
"DPR punya fungsi pengawasan, membuat undang-undang, anggaran dan juga berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu sama-sama melalui proses yang sepanjang dengan usulan dan kepercayaan dari rakyat," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Oleh karena itu, sambung Novanto, DPR mengharapkan pemerintah percaya kepada DPR, karena sebagai petinggi negara tentunya DPR dan pemerintah akan menjadi sorotan publik.
Sehingga, sudah sepatutnya DPR dan pemerintah menampilkan kinerja yang baik guna pembangunan yang lebih baik.
"Jadi segera mungkin kita sudahi, lakukan yang terbaik sehingga kita dapat menjalankan fungsi dan kontrol yang lebih baik," jelas Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.
Dengan demikian, pemerintah bisa menjalankan programnya, karena pemerintah tentunya dalam menjalankan program membutuhkan persetujuan DPR dalam alokasi APBN, bukan hanya program yang akan datang.
"Kita juga sudah melakukan proses yang panjang antara KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih), sekarang tidak ada lagi perbedaan," terangnya.
"Sampai hari ini kita belum menerima surat dari Seskab, jadi saya tidak perlu tanggapi dan tentunya ini saya harapkan semua bersabar," tambahnya.
(maf)
