Pemerintahan Jokowi-JK Diminta Batalkan Kenaikan Harga BBM
Selasa, 25 November 2014 - 16:33 WIB
Pemerintahan Jokowi-JK Diminta Batalkan Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta membatalkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Vivin Sri Wahyuni mensinyalir kebijakan tersebut didorong adanya pengaruh dari beberapa menteri Jokowi.
"Jokowi-JK dan menteri harus bertanggung jawab kepada rakyat, mereka sudah dikelilingi antek neolib yang membawa kepentingan asing," ujar Vivin di depan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Pada kesempatan itu, Vivin juga menjelaskan alasan dirinya dan bersama rekan di LMND berada di depan Gedung RRI. Pihaknya berharap aspirasi yang disampaikan bisa disiarkan oleh radio yang sudah lama mengudara itu.
"Tiga Tuntutan kami yaitu pertama, batalkan kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, nasionalisasi perindustrian tambang asing. Ketiga, hentikan liberalisasi migas dari hulu sampai hilir," jelasnya.
Pada kesempatan itu, selain LMND, ada HMI-MPO, FNBI dan Pelajar Islam Indonesia (PII) turut menyampaikan aspirasinya di depan Gedung RRI tersebut dan dilanjutkan menuju Istana Negara.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Vivin Sri Wahyuni mensinyalir kebijakan tersebut didorong adanya pengaruh dari beberapa menteri Jokowi.
"Jokowi-JK dan menteri harus bertanggung jawab kepada rakyat, mereka sudah dikelilingi antek neolib yang membawa kepentingan asing," ujar Vivin di depan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Pada kesempatan itu, Vivin juga menjelaskan alasan dirinya dan bersama rekan di LMND berada di depan Gedung RRI. Pihaknya berharap aspirasi yang disampaikan bisa disiarkan oleh radio yang sudah lama mengudara itu.
"Tiga Tuntutan kami yaitu pertama, batalkan kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, nasionalisasi perindustrian tambang asing. Ketiga, hentikan liberalisasi migas dari hulu sampai hilir," jelasnya.
Pada kesempatan itu, selain LMND, ada HMI-MPO, FNBI dan Pelajar Islam Indonesia (PII) turut menyampaikan aspirasinya di depan Gedung RRI tersebut dan dilanjutkan menuju Istana Negara.
(kur)
