Hak Interpelasi Jokowi Diupayakan Tuntas Sebelum DPR Reses
Hak Interpelasi Jokowi Diupayakan Tuntas Sebelum DPR Reses
A
A
A
JAKARTA - Hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi tak main-main. Mereka yang menjadi inisiator dalam mengajukan hak ini akan bekerja cepat agar bisa segera ditetapkan.
"Kami punya target akan kami kebut sehingga sebelum reses sudah menjadi hak lembaga," ujar Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Dirinya menjelaskan, hak interpelasi yang akan mereka ajukan merupakan respons dari kenaikan BBM bersubsidi yang saat ini masih mendapat banyak penolakan di masyarakat.
"Tanggung jawab kami sebagai representatif rakyat," terangnya.
Di tempat yang sama Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin berharap penggalangan tanda tangan interpelasi untuk Jokowi bisa dilakukan anggota DPR hingga hari Rabu 26 November 2014.
"Kami sepakat menyetujui hak bertanya kepada pemerintah melalui pimpinan DPR. Kami (juga) akan menanyakan langsung kepada masyarakat terhadap dampak kenaikan BBM tersebut, terutama harga-harga."
"Kami juga sepakat pada Kamis (27 November 2014) tersebut para pimpinan fraksi akan turun ke masyarakat. Tempat dan waktu akan disampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, penggalangan hak interpelasi diakomodasikan empat fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kami punya target akan kami kebut sehingga sebelum reses sudah menjadi hak lembaga," ujar Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Dirinya menjelaskan, hak interpelasi yang akan mereka ajukan merupakan respons dari kenaikan BBM bersubsidi yang saat ini masih mendapat banyak penolakan di masyarakat.
"Tanggung jawab kami sebagai representatif rakyat," terangnya.
Di tempat yang sama Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin berharap penggalangan tanda tangan interpelasi untuk Jokowi bisa dilakukan anggota DPR hingga hari Rabu 26 November 2014.
"Kami sepakat menyetujui hak bertanya kepada pemerintah melalui pimpinan DPR. Kami (juga) akan menanyakan langsung kepada masyarakat terhadap dampak kenaikan BBM tersebut, terutama harga-harga."
"Kami juga sepakat pada Kamis (27 November 2014) tersebut para pimpinan fraksi akan turun ke masyarakat. Tempat dan waktu akan disampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, penggalangan hak interpelasi diakomodasikan empat fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
(kri)
Explore More