Respons PDIP Soal Rencana Interpelasi Jokowi

JAKARTA - Sejumlah fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) serius akan menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Langkah ini merupakan buntut naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belum lama ini menjadi kebijakan terbaru mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengungkapkan, interpelasi di parlemen tergantung sikap politik dari fraksi di DPR.

TB Hasanuddin menegaskan, PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sendiri memiliki sikap untuk menolak penggunaan hak tersebut.

"Tentu saja ada pertimbangan yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun mendatang," kata TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Senin (24/11/2014).

Dia meyakini tiga syarat alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertama, kebijakan ini diambil untuk kepentingan rakyat.

Kedua, alokasi bantuan kepada mereka yang terdampak kenaikan BBM akan berjalan tepat waktu. Ketiga, tidak ada kebocoran dalam alokasi dana tersebut.

Dirinya heran apabila tiga syarat ini berjalan dengan baik namun masih saja ada yang meributkan. Namun begitu, TB Hasanuddin yakin pemerintah bisa menjelaskan.

"Toh ini demi kepentingan rakyat. tapi sekali lagi KIH tidak khawatir, pemerintah mampu menjelaskan dengan detail dan dengan argumenatasi yang cukup," pungkasnya.