Revolusi Mental Birokrasi, Pemerintah Harus Open Government
Sabtu, 22 November 2014 - 13:20 WIB
Revolusi Mental Birokrasi, Pemerintah Harus Open Government
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai pemerintah harus memiliki sikap dan sifat open government untuk merevolusi mental birokrasi Indonesia yang dianggap bobrok.
"Bicara revolusi mental, bertemunya dengan pemerintahan yang tergugat maka pemerintah harus transparan dan partisipatif," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014)
"Dengan open government pemerintah sebagai institusi negara harus memiliki loket layanan publik, media monitoring untuk mengetahui aspirasi publik dan turun ke lapangan, melihat situasi yang ada survei dengan menangkap asipirasi dari masyarakat," sambungnya.
Sementara untuk para birokrat di Indonesia, Ibnu mengimbau agar memiliki sifat dan sikap open mind. "Birokrat harus membuka pikiran mereka bahwa mereka adalah pelayan publik, bukan menganggap diri mereka untuk dilayani," tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah pun harus secara baik dan tepat dalam perencanaan, pengawasan, penggunaan dana APBN, APBD, bantuan masyarakat dan bantuan nasional.
"Pemerintah juga harus melakukan pengontrolan, apakah uang negara dibelanjakan untuk modal rapat-rapat kegiatan dari pemerintahan itu sendiri atau dibelanjakan untuk barang yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani masyarakat," tandasnya.
"Bicara revolusi mental, bertemunya dengan pemerintahan yang tergugat maka pemerintah harus transparan dan partisipatif," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014)
"Dengan open government pemerintah sebagai institusi negara harus memiliki loket layanan publik, media monitoring untuk mengetahui aspirasi publik dan turun ke lapangan, melihat situasi yang ada survei dengan menangkap asipirasi dari masyarakat," sambungnya.
Sementara untuk para birokrat di Indonesia, Ibnu mengimbau agar memiliki sifat dan sikap open mind. "Birokrat harus membuka pikiran mereka bahwa mereka adalah pelayan publik, bukan menganggap diri mereka untuk dilayani," tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah pun harus secara baik dan tepat dalam perencanaan, pengawasan, penggunaan dana APBN, APBD, bantuan masyarakat dan bantuan nasional.
"Pemerintah juga harus melakukan pengontrolan, apakah uang negara dibelanjakan untuk modal rapat-rapat kegiatan dari pemerintahan itu sendiri atau dibelanjakan untuk barang yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani masyarakat," tandasnya.
(kri)
