Ombudsman Minta Mendagri Tak Setop e-KTP
Sabtu, 22 November 2014 - 12:30 WIB
Ombudsman Minta Mendagri Tak Setop e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo yang memberhentikan pembuatan e-KTP dengan alasan khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain dinilai sebagai langkah yang keliru.
"(e-KTP) Itu tidak boleh disetop apa lagi dihapus, kan sudah menghabiskan dana hingga triliunan untuk program ini," ujar Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
Danang mengatakan, program e-KTP masih sangat kurang realisasinya kepada masyarakat. Sehingga, pemerintah harus memperbaiki agar bisa terealisasikan dengan baik, bukan malah menghapusnya.
"e-KTP itu kurang konsisten dalam implementasinya, kami justru khawatir akan begitu masyarakat tidak terlayani dengan baik."
"Chip itu menunjukan status sosial ekonomi masyarakat. Tetapi sampai sekarang belum dipakai, belum dimanfaatkan kegunaannya. Maka, harusnya pemerintah memperbaiki program yang sudah ada," sambunganya.
Lebih lanjut, dia meminta, agar pemerintah menjalankan program yang sudah berjalan dengan baik dari pemerintahan sebelumnya. "Jangan sampai kebijakan kemarin karena tidak sesuai dengan visi-misi pemerintahan baru, itu yang lama diabaikan," tandasnya.
"(e-KTP) Itu tidak boleh disetop apa lagi dihapus, kan sudah menghabiskan dana hingga triliunan untuk program ini," ujar Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
Danang mengatakan, program e-KTP masih sangat kurang realisasinya kepada masyarakat. Sehingga, pemerintah harus memperbaiki agar bisa terealisasikan dengan baik, bukan malah menghapusnya.
"e-KTP itu kurang konsisten dalam implementasinya, kami justru khawatir akan begitu masyarakat tidak terlayani dengan baik."
"Chip itu menunjukan status sosial ekonomi masyarakat. Tetapi sampai sekarang belum dipakai, belum dimanfaatkan kegunaannya. Maka, harusnya pemerintah memperbaiki program yang sudah ada," sambunganya.
Lebih lanjut, dia meminta, agar pemerintah menjalankan program yang sudah berjalan dengan baik dari pemerintahan sebelumnya. "Jangan sampai kebijakan kemarin karena tidak sesuai dengan visi-misi pemerintahan baru, itu yang lama diabaikan," tandasnya.
(kri)
