Preseden Buruk, Jaksa Agung dari Politikus
Jum'at, 21 November 2014 - 17:02 WIB
Preseden Buruk, Jaksa Agung dari Politikus
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan menyayangkan pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Menurut koalisi, pengangkatan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Koalisi menilai, janji kampanye Jokowi yang menginginkan lembaga hukum bersih dari kepentingan politik akan sulit tercapai dengan hadirnya Prasetyo.
Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bimbingan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengatakan, terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung menimbulkan pertanyaan.
Apalagi, pemilihan Jaksa Agung oleh Jokowi sejak awal berlangsung tertutup.
Julius mengatakan, pemilihan Jaksa Agung seharusnya lebih ketat dari pemilihan
menteri kabinet.
Menurut dia, seharusnya Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi jaksa agung.
Dia mengatakan, terpilihnya Prasetyo memupuskan harapan masyarakat untuk mereformasi hukum di jajaran Kejaksaan Agung.
"Terpilihnya Prasetyo tentu saja terasa ganjil dan mengejutkan. Jokowi seakan lupa pada visi dan misinya selama kampanye," ujar Julius, saat jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi) Dio Ashar menilai munculnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung diduga bagian dari kompensasi dukungan salah satu partai politik.
Apalagi dalam proses penunjukan Prasetyo tidak melibatkan KPK dan PPATK.
Menurut dia, ibarat nasi sudah menjadi bubur maka langkah Jokowi menunjuk jaksa agung dari latar belakang orang partai dituntut bersikap independen.
Dio pun berharap, Prasetyo sebagai jaksa agung definitif untuk lima tahun mendatang harus menunaikan tugas-tugas penegakan hukum dan pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai di internal kejaksaan.
"Jika dalam waktu 100 hari Jaksa Agung tidak dapat menyelesaikan maupun menunjukkan progres yang baik, maka HM Prasetyo harus mundur dari posisinya, atau Jokowi harus berani mencopotnya," tuturnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo menganggap kritik dari berbagai pihak terhadapnya sebagai sesuatu hal biasa.
Dia pun mempersilakan masyarakat untuk melihat kinerjanya memimpin Kejaksaan Agung.
"Itu hak mereka untuk meragukan. Enggak apa-apa, silakan aja. Mereka bebas untuk berpendapat, mereka bebas untuk berkomentar, kita lihat saja nanti seperti apa," tutur Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2014).
Menurut koalisi, pengangkatan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Koalisi menilai, janji kampanye Jokowi yang menginginkan lembaga hukum bersih dari kepentingan politik akan sulit tercapai dengan hadirnya Prasetyo.
Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bimbingan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengatakan, terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung menimbulkan pertanyaan.
Apalagi, pemilihan Jaksa Agung oleh Jokowi sejak awal berlangsung tertutup.
Julius mengatakan, pemilihan Jaksa Agung seharusnya lebih ketat dari pemilihan
menteri kabinet.
Menurut dia, seharusnya Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi jaksa agung.
Dia mengatakan, terpilihnya Prasetyo memupuskan harapan masyarakat untuk mereformasi hukum di jajaran Kejaksaan Agung.
"Terpilihnya Prasetyo tentu saja terasa ganjil dan mengejutkan. Jokowi seakan lupa pada visi dan misinya selama kampanye," ujar Julius, saat jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi) Dio Ashar menilai munculnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung diduga bagian dari kompensasi dukungan salah satu partai politik.
Apalagi dalam proses penunjukan Prasetyo tidak melibatkan KPK dan PPATK.
Menurut dia, ibarat nasi sudah menjadi bubur maka langkah Jokowi menunjuk jaksa agung dari latar belakang orang partai dituntut bersikap independen.
Dio pun berharap, Prasetyo sebagai jaksa agung definitif untuk lima tahun mendatang harus menunaikan tugas-tugas penegakan hukum dan pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai di internal kejaksaan.
"Jika dalam waktu 100 hari Jaksa Agung tidak dapat menyelesaikan maupun menunjukkan progres yang baik, maka HM Prasetyo harus mundur dari posisinya, atau Jokowi harus berani mencopotnya," tuturnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo menganggap kritik dari berbagai pihak terhadapnya sebagai sesuatu hal biasa.
Dia pun mempersilakan masyarakat untuk melihat kinerjanya memimpin Kejaksaan Agung.
"Itu hak mereka untuk meragukan. Enggak apa-apa, silakan aja. Mereka bebas untuk berpendapat, mereka bebas untuk berkomentar, kita lihat saja nanti seperti apa," tutur Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2014).
(dam)
