Jokowi Diminta Awasi Ketat Kinerja Menterinya
Kamis, 20 November 2014 - 21:39 WIB
Jokowi Diminta Awasi Ketat Kinerja Menterinya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta melakukan pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen di jajaran pejabat BUMN, termasuk seleksi jajaran direksi dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina.
Analis politik-ekonomi Indonesia Public Institute (IPI) Karyono menilai proses seleksi calon direksi dan Dirut PT Pertamina mencurigakan. Indikasinya, kata dia ada orang-orang dari eksternal lolos seleksi DDI.
"Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh Menteri BUMN, karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," ujar Karyono kepada wartawan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Karyono mencurigai sejak awal terlihat irisan kepentingan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk direksi dan komisaris BUMN. Bahkan ada usulan draf Keppres tentang pengangkatan direksi dan Komisaris BUMN ditolak oleh Mensesneg.
"Dapat dianalisis adanya hubungan kuat antara hasil assesment dan kepentingan menguasai BUMN dari kelompok tertentu. Kepentingan untuk memasukkan orang-orang dari luar untuk menjadi direksi dan Komisaris Pertamina," ucapnya.
Dia menambahkan, asil assesment yang dilakukan DDI berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011.
"Hasil assesment dari PT. DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan PT. DDI yang cenderung tidak transparan," tandasnya.
Analis politik-ekonomi Indonesia Public Institute (IPI) Karyono menilai proses seleksi calon direksi dan Dirut PT Pertamina mencurigakan. Indikasinya, kata dia ada orang-orang dari eksternal lolos seleksi DDI.
"Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh Menteri BUMN, karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," ujar Karyono kepada wartawan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Karyono mencurigai sejak awal terlihat irisan kepentingan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk direksi dan komisaris BUMN. Bahkan ada usulan draf Keppres tentang pengangkatan direksi dan Komisaris BUMN ditolak oleh Mensesneg.
"Dapat dianalisis adanya hubungan kuat antara hasil assesment dan kepentingan menguasai BUMN dari kelompok tertentu. Kepentingan untuk memasukkan orang-orang dari luar untuk menjadi direksi dan Komisaris Pertamina," ucapnya.
Dia menambahkan, asil assesment yang dilakukan DDI berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011.
"Hasil assesment dari PT. DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan PT. DDI yang cenderung tidak transparan," tandasnya.
(kur)
