Rencana Jokowi Angkat Sutiyoso Jadi Kepala BIN Dapat Penolakan
Jum'at, 14 November 2014 - 18:57 WIB
Rencana Jokowi Angkat Sutiyoso Jadi Kepala BIN Dapat Penolakan
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengangkat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Purnawirawan TNI itu dinilai tidak pantas menjadi pembantu Presiden dibidang spionase politik, ekonomi dan keamanan, lantaran memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas.
Penolakan itu disuarakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator aksi, Chusanudin berpendapat, posisi BIN dianggap strategis dalam mengawasi dan menyusun ekonomi, politik dan keamanan.
Maka itu, dibutuhkan sosok kepala BIN yang jelas rekam jejaknya serta bersih dari penyalahgunaan kewenangan juga dugaan korupsi.
"Oleh sebab Joko Widodo dalam kampanyenya menyuarakan pemerintahan bersih, maka kami meminta penunjukan Kepala BIN yang merupakan hak prerogatif Presiden berlangsung memuaskan janji dan harapan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," kata Chusanudin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Pada demonstran mendesak Jokowi-JK agar berani mencoret Sutiyoso sebagai calon kepala BIN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disinyalir terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dugaan kasus korupsi.
Penunjukan Sutiyoso, kata mereka bisa menghancurkan ekspektasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami meminta KPK selaku lembaga yang menyoroti integritas dan memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan korupsi juga memberikan analisa atas dugaan korupsi atas Calon Kepala BIN sebelum dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak merekomendasikan Sutiyoso," ujarnya.
Pendemo menolak Sutiyoso sebagai calon kepala BIN karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi juga penuntasan pelaku pelanggaran HAM.
Berikut sejumlah dugaan pelanggaran hukum baik terkait dugaan masalah HAM maupun dugaan korupsi, yang dibeberkan aliansi mahasiswa anti korupsi itu.
1. Dugaan Korupsi Fasilitas Umum (fasum) dan Fasilitas Khusus (fasus) yaitu terkait pembangunan 68.400 rumah susun untuk kalangan tidak mampu. Dimana kedua program itu menyebabkan kerugian negara Rp. 13 Trilliun. Itu akibat mandeknya pembayaran dari pengembang pembangunan kedua fasilitas itu kepada Pemprov DKI Jakarta.
2. Dugaan Korupsi pengadaan Busway tahun 2003-2004, dimana Sutiyoso mengorbankan Kepala Dinas Perhubungan Rustam Effendi dan Kepala Pengadaan Busway Sylvia Ananda. Harusnya Sutiyoso juga terjerat akibat persetujuannya sebagai Gubernur saat itu. Kerugiaan negara mencapai Rp63 milliar dari yang ditandangani Sutiyoso selaku gubernur itu (1997-2007) itu.
3. Pemasangan reklame di DKI Jakarta pada 2007-2008, melanggar proses lelang sesuai SK Gubernur nomor 37 tahun 2008 tentang pemasangan reklame. Selain itu juga ada dugaan pembiaran izin dan tumpang tindih perizinan pemasangan reklame dengan dugaan awal Rp925,5 juta. Kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Selain Catatan kelam soal dugaan korupsi, Sutiyoso juga memiliki dosa masa lalu, diantaranya:
1. Pembantaian dan pengepungan kantor DPP PDIP pada tragedi 27 Juli 1996. Saat itu Sutiyoso selaku Pangdam Jaya.
2. Juga Sutiyoso berada di belakang Kasus Tragedi Mei 1998 yang menewaskan Aktivis dan masyarakat sipil.
3. Penyerangan Ormas Kesukuan (FBR) yang menyerang warga miskin di Kantor Komnas HAM saat Sutiyoso menjabat Gubernur, dan berbagai penggusuran tanpa relokasi selama kurun 10 tahun 1997-2007.
Purnawirawan TNI itu dinilai tidak pantas menjadi pembantu Presiden dibidang spionase politik, ekonomi dan keamanan, lantaran memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas.
Penolakan itu disuarakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator aksi, Chusanudin berpendapat, posisi BIN dianggap strategis dalam mengawasi dan menyusun ekonomi, politik dan keamanan.
Maka itu, dibutuhkan sosok kepala BIN yang jelas rekam jejaknya serta bersih dari penyalahgunaan kewenangan juga dugaan korupsi.
"Oleh sebab Joko Widodo dalam kampanyenya menyuarakan pemerintahan bersih, maka kami meminta penunjukan Kepala BIN yang merupakan hak prerogatif Presiden berlangsung memuaskan janji dan harapan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," kata Chusanudin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Pada demonstran mendesak Jokowi-JK agar berani mencoret Sutiyoso sebagai calon kepala BIN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disinyalir terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dugaan kasus korupsi.
Penunjukan Sutiyoso, kata mereka bisa menghancurkan ekspektasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami meminta KPK selaku lembaga yang menyoroti integritas dan memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan korupsi juga memberikan analisa atas dugaan korupsi atas Calon Kepala BIN sebelum dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak merekomendasikan Sutiyoso," ujarnya.
Pendemo menolak Sutiyoso sebagai calon kepala BIN karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi juga penuntasan pelaku pelanggaran HAM.
Berikut sejumlah dugaan pelanggaran hukum baik terkait dugaan masalah HAM maupun dugaan korupsi, yang dibeberkan aliansi mahasiswa anti korupsi itu.
1. Dugaan Korupsi Fasilitas Umum (fasum) dan Fasilitas Khusus (fasus) yaitu terkait pembangunan 68.400 rumah susun untuk kalangan tidak mampu. Dimana kedua program itu menyebabkan kerugian negara Rp. 13 Trilliun. Itu akibat mandeknya pembayaran dari pengembang pembangunan kedua fasilitas itu kepada Pemprov DKI Jakarta.
2. Dugaan Korupsi pengadaan Busway tahun 2003-2004, dimana Sutiyoso mengorbankan Kepala Dinas Perhubungan Rustam Effendi dan Kepala Pengadaan Busway Sylvia Ananda. Harusnya Sutiyoso juga terjerat akibat persetujuannya sebagai Gubernur saat itu. Kerugiaan negara mencapai Rp63 milliar dari yang ditandangani Sutiyoso selaku gubernur itu (1997-2007) itu.
3. Pemasangan reklame di DKI Jakarta pada 2007-2008, melanggar proses lelang sesuai SK Gubernur nomor 37 tahun 2008 tentang pemasangan reklame. Selain itu juga ada dugaan pembiaran izin dan tumpang tindih perizinan pemasangan reklame dengan dugaan awal Rp925,5 juta. Kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Selain Catatan kelam soal dugaan korupsi, Sutiyoso juga memiliki dosa masa lalu, diantaranya:
1. Pembantaian dan pengepungan kantor DPP PDIP pada tragedi 27 Juli 1996. Saat itu Sutiyoso selaku Pangdam Jaya.
2. Juga Sutiyoso berada di belakang Kasus Tragedi Mei 1998 yang menewaskan Aktivis dan masyarakat sipil.
3. Penyerangan Ormas Kesukuan (FBR) yang menyerang warga miskin di Kantor Komnas HAM saat Sutiyoso menjabat Gubernur, dan berbagai penggusuran tanpa relokasi selama kurun 10 tahun 1997-2007.
(hyk)
