Politikus Golkar Sindir Sikap KIH Soal Jatah Kursi AKD
Rabu, 12 November 2014 - 16:51 WIB
Politikus Golkar Sindir Sikap KIH Soal Jatah Kursi AKD
A
A
A
JAKARTA - Sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menginginkan jatah kursi pemimpin di alat kelengkapan dewan (AKD), mendapat tanggapan negatif dari Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Di alam demokrasi kata dia, tak ada istilah mendesak agar mendapatkan kursi pemimpin termasuk untuk AKD.
"Dengan minta jatah-jatah, itu bukan demokrasi. Bukan berada dalam lorong demokrasi, karena ujung-ujungnya transaksional juga," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Ia juga mengkritisi rencana revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai jalan keluar agar KIH bisa mendapatkan kursi pemimpin di AKD.
"Dengan mengubah undang-undang bukan menjadi teladan pertikaan. Ini bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan kursi jabatan dengan melakukan perubahan undang-undang," terangnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR ini tak habis pikir terhadap sikap KIH yang terus meningkatkan permintaan terkait jumlah pemimpin AKD.
"Dari awalnya dua kursi, lalu berkembang jadi lima, lalu minta lagi 10. Dirundingkan kembali minta 16, sudah oke kemudian minta lagi lima menjadi 21," pungkasnya.
Di alam demokrasi kata dia, tak ada istilah mendesak agar mendapatkan kursi pemimpin termasuk untuk AKD.
"Dengan minta jatah-jatah, itu bukan demokrasi. Bukan berada dalam lorong demokrasi, karena ujung-ujungnya transaksional juga," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Ia juga mengkritisi rencana revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai jalan keluar agar KIH bisa mendapatkan kursi pemimpin di AKD.
"Dengan mengubah undang-undang bukan menjadi teladan pertikaan. Ini bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan kursi jabatan dengan melakukan perubahan undang-undang," terangnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR ini tak habis pikir terhadap sikap KIH yang terus meningkatkan permintaan terkait jumlah pemimpin AKD.
"Dari awalnya dua kursi, lalu berkembang jadi lima, lalu minta lagi 10. Dirundingkan kembali minta 16, sudah oke kemudian minta lagi lima menjadi 21," pungkasnya.
(maf)
