Kekurangan Pidato Presiden Jokowi di APEC

DINNA WISNU, PhD
Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi,
Universitas Paramadina
@dinnawisnu

CEO Summit dan KTT CEO APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) menjadi saksi sambutan meriah dari para kepala negara dan tokoh bisnis Asia-Pasifik untuk Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai forum dialog yang menghubungkan pebisnis dengan kepala- kepala negara di kawasan yang di abad ke-21 ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sambutan meriah tersebut memunculkan harapan bahwa ini merupakan awal baik bagi Indonesia.

Ada beberapa catatan yang perlu diberikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan debut pertamanya dalam CEO Summit di Beijing yang akan dilanjutkan dengan KTT APEC, KTT ASEAN dan East Asian di Myanmar dan terakhir adalah G-20 di Australia. Dalam forum-forum tersebut Presiden akan bertemu dengan banyak perwakilan negara maju dan berkembang.

Pertama kita perlu ingat bahwa APEC adalah forum untuk saling memengaruhi antarnegara anggota. Kita menghargai bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan peluang bisnis yang tersedia di Indonesia. Namun semestinya hal tersebut diimbangi dengan tuntutan kepada pasar-pasar potensial kita seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.

Tidak seperti forum internasional pada umumnya di mana yang bertemu adalah diplomat dan tim kepala negara saja, APEC merupakan tempat pertemuan CEO dan pelaku usaha yang berorientasi global dengan tokohtokoh negara. Esensi pertemuan APEC tidak cukup di pidatonya, melainkan juga dalam lobi-lobi yang dilakukan antaracara dan penjajakan sinyal peluang usaha.

Contohnya ketika Presiden Putin mengeluhkan tidak baiknya hubungan ekonomi Rusia- Indonesia. Kita perlu mengingatkan Rusia tentang larangan ekspor minyak kelapa sawit kita ke pasar Rusia karena ketentuan hydrogen peroxide yang tidak boleh lebih dari 0,9%. Masalah itu perlu dibicarakan jalan keluarnya karena hanya negara Eropa, khususnya Belanda, yang tidak memiliki pohon sawit yang dekat dengan Rusia yang diuntungkan dari peraturan tersebut.

Kita juga masih ingat kegagalan dari delegasi Indonesia untuk memasukkan minyak kelapa sawit dalam daftar environmental good list tahun lalu di Bali. Kedua, kita juga menghargai kesederhanaan perjalanan Jokowi dari jumlah delegasi yang ikut serta. Namun kita berharap hal itu juga tidak mengurangi kualitas dan target kunjungan kenegaraan yang harus dicapai.

Setiap negara yang datang ke APEC telah membawa agenda mereka masing-masing. Amerika memiliki agenda untuk meyakinkan China bahwa ekspansi ekonomi mereka yang agresif akan merugikan ekonomi dunia. Rusia juga menggalang dukungan dari negara Asia-Pasifik untuk menghadapi blokade yang dilakukan negara-negara Eropa.

Mereka telah membawa paket-paket yang akan dihantarkan para diplomatnya ke negara- negara anggota APEC. Kita bisa berharap tim kepresidenan telah melakukan sinergi dengan para pengusaha domestik dan para pemangku kepentingan yang terkait agar Indonesia bisa mendesakkan paket kerja sama yang akan lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan mitra kita atau setidaknya jangan sampai paket kerja sama dari negara lainlah yang merajai dan kita cuma dapat recehan saja.

Kita dapat mengambil contoh strategi bisnis yang dilakukan China terhadap mitra kerja sama mereka di Nigeria. China banyak melakukan investasi pembangkit tenaga listrik di Nigeria. Namun sambil menjalankan kerja sama tersebut, China juga menjalankan strategi politik memperluas diaspora dengan membawa pekerja-pekerja dari China masuk ke pasar tenaga kerja dan bisnis di negara tujuan.

Masyarakat China yang tinggal di sana kemudian melihat peluang bisnis ritel yang tersedia dan mulai melakukan impor barang-barang China yang memang lebih murah. Artinya, alih-alih kita mendapatkan investasi, Indonesia justru kehilangan pasar dan kesempatan membuka lapangan kerja bagi orang Indonesia sendiri. Itu sebabnya sejumlah negara di Afrika mulai hati-hati dengan model kerja sama China.

Berbeda dengan China, para pebisnis asal Amerika Serikat (AS) juga mencari peluang investasi sambil meminta jaminan negara tujuan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dan risiko yang mereka alami selama berinvestasi di suatu negara. Hal ini tecermin dalam perjanjian TPP.

Selain itu, Pemerintah AS ingin agar produk- produk dari AS kemudian punya peluang untuk masuk ke Indonesia dan laku! Artinya kalau sampai produk tersebut kurang laku, misalnya karena konsumen Indonesia tidak tertarik, mereka akan masuk lewat jalur marketing intelligence demi mengubah selera konsumen. Jika masih tidak berhasil, negara akan diminta pertanggungjawabannya lewat sengketa dagang.

Perhatikan betapa sinergis kerja sama antara pelaku usaha dengan pemerintah di AS. Pidato Presiden Jokowi selama 15 menit di depan para CEO akan jauh lebih bermakna dan memiliki daya gentar bila kita dapat menyampaikan kesulitan- kesulitan yang kita alami dalam melakukan penetrasi ke pasar negara lain.

Ini juga penting sebagai pesan yang harus diingat negara-negara lain ketika berhubungan bisnis dengan Indonesia. Presiden Jokowi semestinya juga perlu menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investor yang menghargai upah buruh yang layak, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan kata lain, kita tidak hanya mengharapkan para investor untuk segera menanamkan modal mereka, tetapi juga mengharapkan investor yang memiliki komitmen bersih dan sesuai dengan ideologi negara Pancasila yang antipasar bebas seperti yang selalu diucapkan Jokowi dalam kampanye pada waktu yang lalu.

Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki kapasitas untuk menyampaikan pesan- pesan ideologis tersebut di dalam setiap forum internasional agar negara-negara lain tidak salah paham dalam menerjemahkan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia. Presiden Obama dalam pidato di forum yang sama setelah Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia akan melakukan apa pun untuk mengembalikan seluruh pekerjaan dan industri ke Amerika.

Namun dia juga menyampaikan dalam satu paragraf yang sama bahwa di dalam abad ke-21, upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan perdagangan bukanlah zero-sum game. Kemakmuran satu negara tidak boleh menghilangkan hak negara lain untuk makmur.

Jika kita bekerja dan bertindak bersama, ikatan ekonomi akan menguntungkan seluruh bangsa. Pesan-pesan ideologis seperti itu tidak hanya akan memberi sinyal positif kepada pihak di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri sebagai janji bahwa pemerintahan Jokowi memang berniat melindungi kepentingan Indonesia.

Pada titik tersebut, kita dapat memberikan pesan yang jelas tentang maksud politik bebas-aktif yang kita anut sambil membedakannya dengan strategi yang dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.