Islah KIH-KMP Harus Berlandaskan Tiga Hal Ini
Rabu, 12 November 2014 - 09:04 WIB
Islah KIH-KMP Harus Berlandaskan Tiga Hal Ini
A
A
A
JAKARTA - Langkah Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengakhiri persoalan terkait pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR mendapat apresiasi.
Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, langkah besar ini memecahkan kebuntuan untuk kembali menjalankan roda demokrasi sesuai dengan arahnya. Menurutnya, islah tersebut harus berlandaskan setidaknya pada tiga hal.
"Pertama, fungsi check and balances di parlemen harus tetap berjalan sebagaimana fungsi dari dua pendukung, KMP tetap memfungsikan diri sebagai penyeimbang partai atas kinerja pemerintah," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (12/11/2014).
Sedangkan KIH, harus menjaga agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ia berpandangan, islah harus juga dipahami sebagai langkah memperkuat pondasi politik Indonesia ke depan.
Kedua, lanjut Muradi, islah juga jangan dimaknai sekadar bagi-bagi kekuasaan. Sebab, islah adalah bagian dari komitmen untuk memperkuat demokrasi dan menjaga amanat rakyat di pundak masing-masing anggota parlemen.
"Karenanya, islah harus dilihat sebagai bagian dari komitmen menjaga agar NKRI tetap tegak lurus menatap masa depan yang lebih baik," ucap dia.
Yang ketiga, islah juga harus diikuti oleh perbaikan etika politik agar tidak melukai kepercayaan masyarakat secara umum. "Sebab, islah ini juga harus bertujuan untuk kembali merekrut kepercayaan publik," pungkasnya.
Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, langkah besar ini memecahkan kebuntuan untuk kembali menjalankan roda demokrasi sesuai dengan arahnya. Menurutnya, islah tersebut harus berlandaskan setidaknya pada tiga hal.
"Pertama, fungsi check and balances di parlemen harus tetap berjalan sebagaimana fungsi dari dua pendukung, KMP tetap memfungsikan diri sebagai penyeimbang partai atas kinerja pemerintah," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (12/11/2014).
Sedangkan KIH, harus menjaga agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ia berpandangan, islah harus juga dipahami sebagai langkah memperkuat pondasi politik Indonesia ke depan.
Kedua, lanjut Muradi, islah juga jangan dimaknai sekadar bagi-bagi kekuasaan. Sebab, islah adalah bagian dari komitmen untuk memperkuat demokrasi dan menjaga amanat rakyat di pundak masing-masing anggota parlemen.
"Karenanya, islah harus dilihat sebagai bagian dari komitmen menjaga agar NKRI tetap tegak lurus menatap masa depan yang lebih baik," ucap dia.
Yang ketiga, islah juga harus diikuti oleh perbaikan etika politik agar tidak melukai kepercayaan masyarakat secara umum. "Sebab, islah ini juga harus bertujuan untuk kembali merekrut kepercayaan publik," pungkasnya.
(kri)
