Kubu KIH Belum Sepakat Soal 'Islah' di DPR
Selasa, 11 November 2014 - 20:58 WIB
Kubu KIH Belum Sepakat Soal 'Islah' di DPR
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah bersepakat untuk berdamai, dengan syarat KIH mendapatkan 21 pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Namun jelang pendatanganan kesepakatan itu, fraksi dari KIH yakni fraksi Hanura, Nasdem, PPP justru menolak kesepakatan tersebut, lantaran harus mengubah Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Kita menolak. Ini bukan masalah diberi. Prinsipnya. Jangan samakan kompromi dengan ubah undang-undang," kata Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2014).
Dossy menjelaskan, prinsipnya bukan pembagian sebanyak 21 pemimpin AKD atau berapapun jumlahnya. Karena yang terpenting itu adalah mengimplementasikan musyawarah mufakat dengan benar. Kemudian, memgedepankan prinsip yang adil dan proporsionalitas.
"Kemudian tambahannya tidak berkompromi dengan cara-cara tidak memberikan pendidkan politik dan hukum yang baik," jelas Sekjen DPP Partai Hanura itu.
Menurut dia, kalau musyawarah mufakat ini berujung pada keharusan untuk merubah peraturan UU untuk disesuaikan, itu bukan hal baik karena pihaknya taat asas. Menurutnya, kalaupun risikonya KIH tidak dapat jatah, itu bukan masalah.
"Saya belum komunikasi dengan teman-teman KIH, siang nanti saya komunikasi. Perkembangannya kami ikuti," ujarnya.
Dia berharap, komunikasi ini bukan hanya dalam jangka pendek saja. Di parlemen itu seharusnya menggunakan asas Pancasila sebagai sistem nilai. Jadi bukan masalah KIH memperoleh kedudukan, tapi berpikir agar bagaimana tidak ada tirani di parlemen. Karena sistem bernegara yang dikedepankan adalah musyawarah.
"Benar Pramono dan Olly ditunjuk sebagai juru runding atau buka dialog dengan temen di sana (KMP). Mungkin hanya komunikasinya yang belum efektif dan belum disampaikan KIH," tandasnya.
Namun jelang pendatanganan kesepakatan itu, fraksi dari KIH yakni fraksi Hanura, Nasdem, PPP justru menolak kesepakatan tersebut, lantaran harus mengubah Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Kita menolak. Ini bukan masalah diberi. Prinsipnya. Jangan samakan kompromi dengan ubah undang-undang," kata Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2014).
Dossy menjelaskan, prinsipnya bukan pembagian sebanyak 21 pemimpin AKD atau berapapun jumlahnya. Karena yang terpenting itu adalah mengimplementasikan musyawarah mufakat dengan benar. Kemudian, memgedepankan prinsip yang adil dan proporsionalitas.
"Kemudian tambahannya tidak berkompromi dengan cara-cara tidak memberikan pendidkan politik dan hukum yang baik," jelas Sekjen DPP Partai Hanura itu.
Menurut dia, kalau musyawarah mufakat ini berujung pada keharusan untuk merubah peraturan UU untuk disesuaikan, itu bukan hal baik karena pihaknya taat asas. Menurutnya, kalaupun risikonya KIH tidak dapat jatah, itu bukan masalah.
"Saya belum komunikasi dengan teman-teman KIH, siang nanti saya komunikasi. Perkembangannya kami ikuti," ujarnya.
Dia berharap, komunikasi ini bukan hanya dalam jangka pendek saja. Di parlemen itu seharusnya menggunakan asas Pancasila sebagai sistem nilai. Jadi bukan masalah KIH memperoleh kedudukan, tapi berpikir agar bagaimana tidak ada tirani di parlemen. Karena sistem bernegara yang dikedepankan adalah musyawarah.
"Benar Pramono dan Olly ditunjuk sebagai juru runding atau buka dialog dengan temen di sana (KMP). Mungkin hanya komunikasinya yang belum efektif dan belum disampaikan KIH," tandasnya.
(maf)
