Dua Fraksi Koalisi Pro Jokowi Tolak Revisi Tatib DPR
Selasa, 11 November 2014 - 13:12 WIB
Dua Fraksi Koalisi Pro Jokowi Tolak Revisi Tatib DPR
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Hanura dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak sepakat apabila perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) harus memaksa perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR.
"Kalau harus mengubah-ubah seolah peraturan undang-undang dibuat selera, itu enggak baik," ujar Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, terpenting adalah penyelesaian pembagian alat kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi dasar persoalan dalam parlemen bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.
"Yang penting itu adalah benar implementasi musyawarah mufakat. Kedua kedepankan prinsip yang adil ketiga proporsionaltas," terangnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat mengatakan fraksinya juga menolak perubahan tatib. "Kalau kita menolak pembagian melalui revisi," kata dia saat dihubungi.
Mereka juga menginginkan agar ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan di DPR khususnya mengenai AKD. "Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat apa. Pada saat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional. Harus musyawarah," tuturnya.
"Kalau harus mengubah-ubah seolah peraturan undang-undang dibuat selera, itu enggak baik," ujar Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, terpenting adalah penyelesaian pembagian alat kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi dasar persoalan dalam parlemen bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.
"Yang penting itu adalah benar implementasi musyawarah mufakat. Kedua kedepankan prinsip yang adil ketiga proporsionaltas," terangnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat mengatakan fraksinya juga menolak perubahan tatib. "Kalau kita menolak pembagian melalui revisi," kata dia saat dihubungi.
Mereka juga menginginkan agar ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan di DPR khususnya mengenai AKD. "Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat apa. Pada saat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional. Harus musyawarah," tuturnya.
(dam)
