Kemendagri Terjunkan Tim ke 187 Kecamatan di Perbatasan
Selasa, 11 November 2014 - 04:01 WIB
Kemendagri Terjunkan Tim ke 187 Kecamatan di Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menerjunkan timnya untuk menginventarisasi masalah di daerah perbatasan.
Hal ini dilakukan agar masalah yang ditemukan dapat segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) yang bersangkutan.
“Arahan Pak Presiden ini masalah percepatan pemerataan pembangunan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Kantor BNPP, Senin 10 November 2014.
"Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab saya adalah kawasan perbatasan. Hari ini kita rapat membagi teman- teman untuk segera turun ke wilayah perbatasan,” imbuhnya.
Rencana tim inventarisasi tersebut akan diturunkan di 187 kecamatan yang terletak wilayah perbatasan. Mulai dari Sabang di Aceh, Kepulauan Riau, Entikong di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sangir Talaud di Sulawesi Utara, Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dari itu semua nanti segera diinventarisir kira-kira infrastruktur jalan mana yang harus segera dibangun. Infrastruktur pengairan mana yang harus segera dibangun. Kemudian koordinasi dengan pemda,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, daerah perbatasan merupakan pintu gerbang sebuah negara. Maka dari itu untuk membangun pintu gerbang yang baik, diri meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) terutama menyangkut keimigrasian untuk lebih ditata.
“Seperti Entikong, Sangir Talaud, NTT, dan kepulauan Riau banyak warganya dagang. Ini perlu diperketat dengan baik. Kemudian minta dengan Panglima TNI untuk memasang patok perbatasan. Kita minta satu tahun sudah selesai,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan.
Misalnya bagaimana masyarakat wilayah perbatasan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Baginya daerah perbatasan tidak hanya cukup dibangun infrastruktur semata tapi juga memberdayakannya.
“Pasarnya dibangun, dibangun puskesmas, SD inpresnya ada, sekolah SMP juga ada. Lalu penerangannya juga ada. Saya kira satu tahun sudah harus selesai. BNPP itu ketuanya saya. Kawasan perbatasan harus clear,” pungkasnya.
Hal ini dilakukan agar masalah yang ditemukan dapat segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) yang bersangkutan.
“Arahan Pak Presiden ini masalah percepatan pemerataan pembangunan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Kantor BNPP, Senin 10 November 2014.
"Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab saya adalah kawasan perbatasan. Hari ini kita rapat membagi teman- teman untuk segera turun ke wilayah perbatasan,” imbuhnya.
Rencana tim inventarisasi tersebut akan diturunkan di 187 kecamatan yang terletak wilayah perbatasan. Mulai dari Sabang di Aceh, Kepulauan Riau, Entikong di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sangir Talaud di Sulawesi Utara, Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dari itu semua nanti segera diinventarisir kira-kira infrastruktur jalan mana yang harus segera dibangun. Infrastruktur pengairan mana yang harus segera dibangun. Kemudian koordinasi dengan pemda,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, daerah perbatasan merupakan pintu gerbang sebuah negara. Maka dari itu untuk membangun pintu gerbang yang baik, diri meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) terutama menyangkut keimigrasian untuk lebih ditata.
“Seperti Entikong, Sangir Talaud, NTT, dan kepulauan Riau banyak warganya dagang. Ini perlu diperketat dengan baik. Kemudian minta dengan Panglima TNI untuk memasang patok perbatasan. Kita minta satu tahun sudah selesai,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan.
Misalnya bagaimana masyarakat wilayah perbatasan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Baginya daerah perbatasan tidak hanya cukup dibangun infrastruktur semata tapi juga memberdayakannya.
“Pasarnya dibangun, dibangun puskesmas, SD inpresnya ada, sekolah SMP juga ada. Lalu penerangannya juga ada. Saya kira satu tahun sudah harus selesai. BNPP itu ketuanya saya. Kawasan perbatasan harus clear,” pungkasnya.
(maf)
