Lulung Angkat Bicara Soal Pencopotannya dari PPP
Senin, 10 November 2014 - 17:50 WIB
Lulung Angkat Bicara Soal Pencopotannya dari PPP
A
A
A
JAKARTA - Abraham Lunggana atau yang kerap dipanggil Haji Lulung akhirnya angkat bicara mengenai beredarnya surat pencopotan dirinya sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta.
Menurut Lulung, dirinya tidak ambil pusing soal surat pemecatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) versi muktamar Surabaya.
"Romi itu termasuk orang-orang yang zalim untuk bisa memecat. Romi tidak sabar, di mana pada 15 Oktober melakukan muktamar di Surabaya," ujar Lulung di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2014).
Menurut Lulung, muktamar yang ada di Surabaya adalah muktamar yang tidak sah atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Dia sudah tabrak anggaran rumah tangga PPP. Lalu menulis surat pada Menkum HAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menggantikan pengurus lama pada 17 Oktober," kata Lulung.
"Di waktu yang sama, Pak Suryadharma Ali (SDA) juga mengirim surat agar muktamar di Surabaya jangan disahkan. Dibacanya surat Romi saja. Ini saya katakan diskriminasi dan arogansi dari pemerintah," pungkasnya.
Menurut Lulung, dirinya tidak ambil pusing soal surat pemecatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) versi muktamar Surabaya.
"Romi itu termasuk orang-orang yang zalim untuk bisa memecat. Romi tidak sabar, di mana pada 15 Oktober melakukan muktamar di Surabaya," ujar Lulung di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2014).
Menurut Lulung, muktamar yang ada di Surabaya adalah muktamar yang tidak sah atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Dia sudah tabrak anggaran rumah tangga PPP. Lalu menulis surat pada Menkum HAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menggantikan pengurus lama pada 17 Oktober," kata Lulung.
"Di waktu yang sama, Pak Suryadharma Ali (SDA) juga mengirim surat agar muktamar di Surabaya jangan disahkan. Dibacanya surat Romi saja. Ini saya katakan diskriminasi dan arogansi dari pemerintah," pungkasnya.
(maf)
