M Nasir Usulkan Nama Kementeriannya Diubah
M Nasir Usulkan Nama Kementeriannya Diubah
A
A
A
SEMARANG - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) M Nasir mengusulkan perubahan nama di kementeriannya kepada presiden.
Nama kementerian yang sedianya bernama Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi diubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.
Hal itu disampaikannya di hadapan para anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Universitas Semarang (USM), Sabtu (8/11/2014).
Tak hanya perubahan nama di kementriannya yang diusulkan, namun juga pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Dirjen Dikti akan berubah menjadi Dirjen Pembelajaran.
"Ini merupakan reorganisasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa bekerja dengan baik. Kita berharap segera keluar peraturan presiden tentang struktur organisasi di kementerian ini," katanya.
Nasir juga menjanjikan, bahwa dalam memberikan pelayanan di perguruan tinggi, tidak akan ada diskriminasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) maupun pada perguruan tinggi swasta (PTS).
"Apakah negeri ataupun swasta akan mendapatkan pelayanan yang sama," ujar Nasir.
Sebagai langkah agar tidak ada diskriminasi pelayanan kepada PTN ataupun PTS, keberadaan Koordinator Peguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang selama ini mengurusi PTS, akan dilebur dan digantikan dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT).
"Lembaga ini nanti tidak hanya melayani swasta (PTS) saja namun juga yang negeri (PTN). Sifatnya nanti akan koordinasi dengan pusat. Ini dimaksudkan agar semuanya mendapatkan pelayanan yang sama," ungkap mantan Rektor Terpilih Undip ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Aptisi Wilayah VI Jateng Prof Brodjo Sudjono menyebutkan, hingga kini masih banyak PTS yang mengalami kesulitan mengembangkan diri.
Untuk itu, pada kementerian baru kali ini dapat membantu keberadaan PTS-PTS di berbagai wilayah.
"Kami harap akan ada perlakuan (pelayanan) adil pada seluruh PTS. Tanpa adanya diskriminasi ataupun dikotomi (dengan PTN). Kami semua (PTS) adalah relawan di pendidikan tinggi dan turut mencerdaskan bangsa," timpalnya.
Dia menambahkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi PTS antara lain persoalan akreditasi, masih repotnya jika ingin membuka program studi baru, dan berbagai kesulitan lainnya.
"Kami berharap kami bisa diperjuangkan, karena PTS juga ikut perjuangkan pendidikan bangsa," tandasnya.
Nama kementerian yang sedianya bernama Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi diubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.
Hal itu disampaikannya di hadapan para anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Universitas Semarang (USM), Sabtu (8/11/2014).
Tak hanya perubahan nama di kementriannya yang diusulkan, namun juga pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Dirjen Dikti akan berubah menjadi Dirjen Pembelajaran.
"Ini merupakan reorganisasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa bekerja dengan baik. Kita berharap segera keluar peraturan presiden tentang struktur organisasi di kementerian ini," katanya.
Nasir juga menjanjikan, bahwa dalam memberikan pelayanan di perguruan tinggi, tidak akan ada diskriminasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) maupun pada perguruan tinggi swasta (PTS).
"Apakah negeri ataupun swasta akan mendapatkan pelayanan yang sama," ujar Nasir.
Sebagai langkah agar tidak ada diskriminasi pelayanan kepada PTN ataupun PTS, keberadaan Koordinator Peguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang selama ini mengurusi PTS, akan dilebur dan digantikan dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT).
"Lembaga ini nanti tidak hanya melayani swasta (PTS) saja namun juga yang negeri (PTN). Sifatnya nanti akan koordinasi dengan pusat. Ini dimaksudkan agar semuanya mendapatkan pelayanan yang sama," ungkap mantan Rektor Terpilih Undip ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Aptisi Wilayah VI Jateng Prof Brodjo Sudjono menyebutkan, hingga kini masih banyak PTS yang mengalami kesulitan mengembangkan diri.
Untuk itu, pada kementerian baru kali ini dapat membantu keberadaan PTS-PTS di berbagai wilayah.
"Kami harap akan ada perlakuan (pelayanan) adil pada seluruh PTS. Tanpa adanya diskriminasi ataupun dikotomi (dengan PTN). Kami semua (PTS) adalah relawan di pendidikan tinggi dan turut mencerdaskan bangsa," timpalnya.
Dia menambahkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi PTS antara lain persoalan akreditasi, masih repotnya jika ingin membuka program studi baru, dan berbagai kesulitan lainnya.
"Kami berharap kami bisa diperjuangkan, karena PTS juga ikut perjuangkan pendidikan bangsa," tandasnya.
(sms)
Explore More