15,5 Juta Keluarga Jadi Target Bantuan
15,5 Juta Keluarga Jadi Target Bantuan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan SIM card uang elektronik program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Kartu tersebut secara simbolis diberikan kepada 600 kepala keluarga di DKI Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian kartu tersebut ke masyarakat sekaligus untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. “Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat tetap dirasakan oleh masyarakat,” katanya di Kantor Pos Jakarta Pusat kemarin.
Peluncuran KIS dan KIP dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Dalam peluncuran itu, Presiden mendengarkan paparan singkat dari Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.
Secara bertahap, pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu handphone (HP) yang berisi uang elektronik untuk digunakan mengakses SKS, KIP sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia pintar, dan KIS sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia Sehat.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan KKS, kartu HP, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu. “Kita harapkan kartu ini akan disebarkan sampai Desember ke 19 provinsi. Setelah (akhir tahun ini selesai) kita harapkan nanti dilanjutkan (distribusi kartu) tahun depan,” ujar Jokowi.
Sementara itu Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas. Dia menjelaskan, Simpanan Keluarga Sejahtera atau SKS merupakan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.
“Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga BBM pada tahun 2013,” jelasnya.
Menurutnya, pada tahap awal ini pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu. Adapun KIS dibagikan kepada 4.451.508 individu yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
“Program Indonesia Sehat melalui KIS memberikan tambahan manfaat dan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini, yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi,” tambah Bambang.
Sementara itu, untuk penerima bantuan sosial juga diperluas. Masyarakat yang sebelumnya tidak disentuh bantuan kini masuk dalam peserta bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peserta bantuan sosial ini dijaring dengan basis baru. Jika dulu masyarakat penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) basisnya adalah rumah tangga, maka kini diubah agar mencakup seluruh masyarakat.
KPS yang diganti dengan kartu program SKS ini akan menyentuh para penyandang kesejahteraan sosial yang selama ini tidak disentuh layanan bantuan sosial. “Jadi orang dengan kecacatan berat (ODK), anak-anak di panti asuhan dan manula di panti lansia. Di kami datanya ada 1,57 juta. Insya Allah sampai November ini akan kami kover 400.000 jiwa. Sampai 2015 nanti kami harapkan akan terkover semua,” katanya di Gedung Kemensos kemarin.
Dalam data yang diterima KORAN SINDO , penganggaran quickwins program Keluarga Produktif Kementerian Keuangan telah mengalihkan dana Bendahara Umum Negara (BUN) ke daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kemensos untuk program Keluarga Produktif senilai Rp6,43 triliun. Dana ini akan digunakan untuk bantuan tunaim asyarakat untuk15,5juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) selama dua bulan. Masing-masing penerima akan mendapat Rp200.000 dengan total anggaran Rp6,2 triliun. Lalu ada dana safeguarding senilai Rp214,1 miliar untuk percetakan, pengiriman kartu, sosialisasi, dan dukungan operasional.
Mensos menuturkan, SKS disalurkan dengan dukungan penggunaan SIM card HP untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran. Penggunaan SIM card sebagai antisipasi bantuan tidak sampai, karena uang dari Bendahara Umum Negara langsung ke nomor penerima.
Rarassati syarief /Neneng zubaidah /Imas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian kartu tersebut ke masyarakat sekaligus untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. “Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat tetap dirasakan oleh masyarakat,” katanya di Kantor Pos Jakarta Pusat kemarin.
Peluncuran KIS dan KIP dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Dalam peluncuran itu, Presiden mendengarkan paparan singkat dari Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.
Secara bertahap, pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu handphone (HP) yang berisi uang elektronik untuk digunakan mengakses SKS, KIP sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia pintar, dan KIS sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia Sehat.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan KKS, kartu HP, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu. “Kita harapkan kartu ini akan disebarkan sampai Desember ke 19 provinsi. Setelah (akhir tahun ini selesai) kita harapkan nanti dilanjutkan (distribusi kartu) tahun depan,” ujar Jokowi.
Sementara itu Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas. Dia menjelaskan, Simpanan Keluarga Sejahtera atau SKS merupakan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.
“Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga BBM pada tahun 2013,” jelasnya.
Menurutnya, pada tahap awal ini pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu. Adapun KIS dibagikan kepada 4.451.508 individu yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
“Program Indonesia Sehat melalui KIS memberikan tambahan manfaat dan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini, yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi,” tambah Bambang.
Sementara itu, untuk penerima bantuan sosial juga diperluas. Masyarakat yang sebelumnya tidak disentuh bantuan kini masuk dalam peserta bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peserta bantuan sosial ini dijaring dengan basis baru. Jika dulu masyarakat penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) basisnya adalah rumah tangga, maka kini diubah agar mencakup seluruh masyarakat.
KPS yang diganti dengan kartu program SKS ini akan menyentuh para penyandang kesejahteraan sosial yang selama ini tidak disentuh layanan bantuan sosial. “Jadi orang dengan kecacatan berat (ODK), anak-anak di panti asuhan dan manula di panti lansia. Di kami datanya ada 1,57 juta. Insya Allah sampai November ini akan kami kover 400.000 jiwa. Sampai 2015 nanti kami harapkan akan terkover semua,” katanya di Gedung Kemensos kemarin.
Dalam data yang diterima KORAN SINDO , penganggaran quickwins program Keluarga Produktif Kementerian Keuangan telah mengalihkan dana Bendahara Umum Negara (BUN) ke daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kemensos untuk program Keluarga Produktif senilai Rp6,43 triliun. Dana ini akan digunakan untuk bantuan tunaim asyarakat untuk15,5juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) selama dua bulan. Masing-masing penerima akan mendapat Rp200.000 dengan total anggaran Rp6,2 triliun. Lalu ada dana safeguarding senilai Rp214,1 miliar untuk percetakan, pengiriman kartu, sosialisasi, dan dukungan operasional.
Mensos menuturkan, SKS disalurkan dengan dukungan penggunaan SIM card HP untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran. Penggunaan SIM card sebagai antisipasi bantuan tidak sampai, karena uang dari Bendahara Umum Negara langsung ke nomor penerima.
Rarassati syarief /Neneng zubaidah /Imas
(bbg)
Explore More