Ini Susunan Mitra Kerja Komisi di DPR

JAKARTA - Rapat konsultasi DPR sebagai pengganti Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati jumlah komisi di DPR tidak berubah, yakni tetap 11 komisi.

Kesepakatan ini juga merujuk surat keputusan DPR periode sebelumnya Nomor 31 Tahun 2009. Hasil rapat hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

"Namun untuk beberapa Kementerian yang dinomenklatur, tiap pimpinan komisi akan kaji lebih dalam," ujar Waki Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Berikut Mitra Kerja 11 Komisi:

Komisi I (Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi):

Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Inteligen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indoneisa, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.

Komisi II (Komisi Dalam Negeri, Setneg dan Pemilu)

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementeri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemiliha Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negari, LAN, ANRI

Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan):

Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen MA, Sekjen MK, Sekjen DPR, sekjen MPR, sekjen DPD, PPATK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, BNN, BNPT.

Komisi IV (Komisi Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim):

Kementerian Pertanian, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan):

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Komisi VI (Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha):

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BSN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia

Komisi VII (Komisi Energi dan Ristek):

Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek

Komisi VIII (Bidang Agama dan Sosial):

Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, BNPB, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia

Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan):

Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah):

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustaakan Nasional

Komisi XI (Keuangan dan Perbankan)

Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK