Bamsoet: DPR Tandingan Anggap Lucu-lucuan Saja
Bamsoet: DPR Tandingan Anggap Lucu-lucuan Saja
A
A
A
JAKARTA - Langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat pemimpin DPR tandingan sangat menganggu mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif. DPR akhirnya tak efektif menjalankan fungsi check and balances.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai, lima tahun ke depan seharusnya bisa dijadikan momentum mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif. Pasalnya, ia melihat kesetaraan eksekutif-legislatif dalam arti yang sebenar-benarnya belum pernah terwujud.
"Sepanjang era Orde Baru, DPR betul-betul hanya jadi tukang stempel," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Bahkan, kata Anggota Komisi III DPR ini, 10 tahun periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena dipreteli oleh apa yang dikenal dengan Setgab pendukung pemerintah.
"Namun, kami di KMP tidak terlampau khawatir. Karena secara legal formal DPR tandingan yang dibentuk KIH itu tidak bisa juga berbuat apa-apa karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas," jelasnya.
Sebagai bukti, tambah Bamsoet, saat mereka DPR tandingan hendak menyelenggarakan paripurna tidak bisa dilakukan di ruang paripurna DPR karena dianggap liar.
"Akhirnya hanya memakai ruangan rapat Fraksi PDIP di ruang KK-2. Jadi, ya kita anggap lucu-lucuan saja," pungkasnya.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai, lima tahun ke depan seharusnya bisa dijadikan momentum mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif. Pasalnya, ia melihat kesetaraan eksekutif-legislatif dalam arti yang sebenar-benarnya belum pernah terwujud.
"Sepanjang era Orde Baru, DPR betul-betul hanya jadi tukang stempel," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Bahkan, kata Anggota Komisi III DPR ini, 10 tahun periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena dipreteli oleh apa yang dikenal dengan Setgab pendukung pemerintah.
"Namun, kami di KMP tidak terlampau khawatir. Karena secara legal formal DPR tandingan yang dibentuk KIH itu tidak bisa juga berbuat apa-apa karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas," jelasnya.
Sebagai bukti, tambah Bamsoet, saat mereka DPR tandingan hendak menyelenggarakan paripurna tidak bisa dilakukan di ruang paripurna DPR karena dianggap liar.
"Akhirnya hanya memakai ruangan rapat Fraksi PDIP di ruang KK-2. Jadi, ya kita anggap lucu-lucuan saja," pungkasnya.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
(kri)
Explore More