Elite KIH & KMP Harus Damaikan Konflik di Parlemen
Minggu, 02 November 2014 - 15:07 WIB
Elite KIH & KMP Harus Damaikan Konflik di Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalsii Merah Putih (KMP) di parlemen dinilai sebagai kepanjangan tangan dari elite politik di dua koalisi tersebut.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, konflik yang terus menerus terjadi menunjukkan komunikasi di parlemen tidak berjalan maksimal.
Komunikasi yang tidak maksimal di parlemen tersebut, lanjut Lucius, merupakan kepanjangan tangan dari komunikasi elite partai politik di luar parlemen yang buntu.
"Itu tidak maksimal peran komunikasi di parlemen. Juga ada campur tangan ketua parpol dalam konflik itu," kata Lucius kepada Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Lucius mengimbau agar para elite politik untuk turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Menurut Lucius, tuntutan itu tidaklah berlebihan. Meski banyak ketua partai politik tidak menduduki posisi tertentu di parlemen.
Namun, mereka yang memegang kendali seluruh keputusan di Senayan.
"Selama ini, keputusan di DPR adalah konflik elite politik. Harus ada tanggung jawab dari pimpinan parpol. Jika ingin disebut sebagai negarawan konflik di tingkat elite juga harus diselesaikan. Mereka harus bertemu dan duduk bersama satu meja," kata Lucius.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, konflik yang terus menerus terjadi menunjukkan komunikasi di parlemen tidak berjalan maksimal.
Komunikasi yang tidak maksimal di parlemen tersebut, lanjut Lucius, merupakan kepanjangan tangan dari komunikasi elite partai politik di luar parlemen yang buntu.
"Itu tidak maksimal peran komunikasi di parlemen. Juga ada campur tangan ketua parpol dalam konflik itu," kata Lucius kepada Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Lucius mengimbau agar para elite politik untuk turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Menurut Lucius, tuntutan itu tidaklah berlebihan. Meski banyak ketua partai politik tidak menduduki posisi tertentu di parlemen.
Namun, mereka yang memegang kendali seluruh keputusan di Senayan.
"Selama ini, keputusan di DPR adalah konflik elite politik. Harus ada tanggung jawab dari pimpinan parpol. Jika ingin disebut sebagai negarawan konflik di tingkat elite juga harus diselesaikan. Mereka harus bertemu dan duduk bersama satu meja," kata Lucius.
(whb)
