Solusi Pecahkan Masalah Dualisme DPR
A
A
A
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan, persoalan dualisme kepemimpinan di DPR bukan tanpa solusi.
Menurutnya, cara ampuh mencairkan kembali suasana di parlemen ialah dengan berkumpulnya petinggi partai politik (parpol) untuk berembuk mencari kesepakatan bersama.
"Petinggi partai politik ini harus bisa bertemu," kata Emrus saat berbincang dengan Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Emrus menyampaikan, sudah saatnya ketua umum parpol seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie (Ical), Prabowo Subianto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkumpul mencari solusi bersama.
"Apabila pimpinan partai bertemu yang di DPR tidak berani (ambil tindakan). Sehingga ke depan tak lagi terjadi seperti ini," ujarnya.
Lebih lanjut Emrus mengatakan, masalah pembagian pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) yang menjadi pemicu dualisme ini, bisa dituntaskan dengan pembagian berdasarkan kuota.
"Apabila komunikasi politik bagus bisa ditempuh dengan 60 persen lebih untuk Koalisi Merah Putih dan 30 persen lebih Koalisi Indonesia Hebat berdasarkan kuota mereka (di parlemen) saat ini," terangnya.
Ia pun berharap dengan solusi ini semua pihak bisa bersatu mengakhiri dualisme di parlemen. "Karena mereka harus menjadi negarawan," pungkasnya.
Sekadar informasi, fraksi dari KIH menyetujui pemimpin DPR sementara yang mereka sepakati melalu rapat paripurna. Sementara sebelumnya telah dilantik pemimpin DPR yang sah dan diketuai Setya Novanto bersama empat wakilnya.
Menurutnya, cara ampuh mencairkan kembali suasana di parlemen ialah dengan berkumpulnya petinggi partai politik (parpol) untuk berembuk mencari kesepakatan bersama.
"Petinggi partai politik ini harus bisa bertemu," kata Emrus saat berbincang dengan Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Emrus menyampaikan, sudah saatnya ketua umum parpol seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie (Ical), Prabowo Subianto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkumpul mencari solusi bersama.
"Apabila pimpinan partai bertemu yang di DPR tidak berani (ambil tindakan). Sehingga ke depan tak lagi terjadi seperti ini," ujarnya.
Lebih lanjut Emrus mengatakan, masalah pembagian pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) yang menjadi pemicu dualisme ini, bisa dituntaskan dengan pembagian berdasarkan kuota.
"Apabila komunikasi politik bagus bisa ditempuh dengan 60 persen lebih untuk Koalisi Merah Putih dan 30 persen lebih Koalisi Indonesia Hebat berdasarkan kuota mereka (di parlemen) saat ini," terangnya.
Ia pun berharap dengan solusi ini semua pihak bisa bersatu mengakhiri dualisme di parlemen. "Karena mereka harus menjadi negarawan," pungkasnya.
Sekadar informasi, fraksi dari KIH menyetujui pemimpin DPR sementara yang mereka sepakati melalu rapat paripurna. Sementara sebelumnya telah dilantik pemimpin DPR yang sah dan diketuai Setya Novanto bersama empat wakilnya.
(maf)