TAJUK, Kerja versus Koordinasi

Mencermati kinerja Kabinet Kerja dalam tiga hari ini sungguh menarik. Kementerian, khususnya di bidang ekonomi, langsung tancap gas.

Semangat untuk menunjukkan sebagai para pembantu presiden yang memang siap diandalkan untuk bekerja, langsung diwujudkan dengan menggelar blusukan di lingkungan kementerian masing-masing. Dari melihat-lihat lingkungan kantor, memproklamasikan target program yang menjadi prioritas jangka pendek, hingga inspeksi mendadak (sidak) di kalangan pegawai.

Sebelumnya, Presiden Jokowi terlebih dahulu menggelar sidak di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mengawali acara blusukan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berkeliling seputar kantor sambil berkenalan dengan para staf. Amran tidak sekadar menyapa staf yang ditemuinya, tetapi juga berharap kementerian yang dipimpinnya bisa membuahkan program yang dapat memandirikan bangsa ini. Salah satunya berharap dalam empat tahun ke depan Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan.

Meski demikian, harapan tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa menghilangkan egoisme sektoral. Swasembada pangan memang tak bisa ditawar lagi di tengah maraknya importasi komoditas pangan yang kabarnya mencapai 65% dari kebutuhan pangan masyarakat. Lain lagi cerita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinakhodai seorang perempuan. KKP adalah salah satu kementerian yang banyak diperbincangkan masyarakat pascapelantikan pembantu presiden.

Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, bahkan paling dikejar oleh awak media massa. KKP di era pemerintahan Jokowi adalah salah satu primadona dalam membangun perekonomian Indonesia yang berbasis kemaritiman. Kebetulan dari sisi akademik, nakhoda KKP itu mendapat sorotan tersendiri karena hanya lulusan sekolah menengah pertama. Namun, Susi yang dikenal luas sebagai pengusaha perikanan yang sukses bahkan merambah ke perusahaan aviasi dengan menyewakan pesawat berbadan kecil, tidak menanggapi tudingan miring tersebut.

“Kuncinya satu, saya mau kerja keras,” tegasnya seusai serah-terima jabatan kemarin, yang dilanjutkan blusukan di lingkungan kerja. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljo tak mau kalah. Blusukan perdana meninjau pengerjaan proyek jalan tol Trans Jawa di ruas Cikampek-Palimanan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan langsung tancap gas dengan fokus proyek kereta bandara yang kini terganjal persoalan pembebasan lahan yang selama ini berlarut-larut.

Jurus pamungkas yang akan dimainkan mantan direktur utama (dirut) KAI tersebut adalah merekrut kepala atau anggota keluarga yang tanahnya terkena proyek sebagai pegawai tetap. Kalau menteri lainnya sibuk blusukan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno justru fokus menyiapkan siapa pejabat di lingkungan BUMN yang kini sedang lowong, mulai komisaris Pertamina yang ditinggalkan Bambang Brodjonegoro, dirut KAI, dirut PT Pindad, hingga dirut PT Telkom.

Untuk dirut KAI, pihak Kementerian BUMN sudah merestui Edi Sukmoro yang sebelumnya menjabat sebagai direktur Pengelolaan Aset Nonproduksi KAI. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertekad menggenjot penerimaan pajak dan cukai dalam sisa waktu dua dalam tahun ini.

Sayangnya, mantan wakil menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tak bersedia menyebutkan dengan cara apa untuk mendongkrak penerimaan pajak yang diperkirakan melenceng dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014. Melihat gebrakan anggota Kabinet Kerja itu, kita berharap bahwa kesinambungan aktivitas tersebut itu yang utama. Aktivitas pada setiap kementerian yang betul-betul fokus pada kerja dan kerja tentu tidaklah cukup.

Beberapa warisan turun-temurun di antara kementerian yang ada harus diputus, terutama menyangkut ego instansi dan persoalan koordinasi di antara lembaga yang begitu mahal di negeri ini. Banyak contoh proyek yang terbengkalai karena masalah koordinasi tidak jalan.

Sebut saja proyek pembangkit listrik di Sumatera Utara yang sudah puluhan tahun tak bisa diwujudkan karena persoalan izin yang terganjal di antara kementerian. Masyarakat terpaksa “menikmati” pemadaman listrik sepanjang masa.