Sahkan Muktamar PPP Surabaya, Romi Tepis Menkum HAM Terburu-Buru
Rabu, 29 Oktober 2014 - 20:56 WIB
Sahkan Muktamar PPP Surabaya, Romi Tepis Menkum HAM Terburu-Buru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar ke VIII di Surabaya.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy mengatakan, pengesahan dari Kemenkum HAM tidak buru-buru. Pengesahan tersebut sudah melalui proses.
"Jadi pengesahan yang kemarin diterbitkan bukan suatu yang terburu-buru bahkan di ujung undang-undang yang berlaku," kata Romi sapaan Romahurmuziy di Hotel Corwn, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Menteri Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kepastian hukum kepada PPP. Romi mengatakan, pemerintah mempunyai waktu tujuh hari sejak diajukan.
"Menteri Hukum dan HAM memiliki waktu 7 hari untuk mengesahkan susunan perubahan kepengurusan sejak diajukan," kata Romi.
Sementara Sekjen PPP Ainur Rofiq mengaku, pada tanggal 17 Oktober Muktmamar Surabaya sudah didaftarkan ke Kemenkum HAM. Bahkan dia sempat merevisi dan melengkapi kekurangan yang ada.
"Semua berkas kita kopikan dan dilegalisir notaris. Notaris langsung melakukan verfikasi, itu satu boks besar, yang gotong sampai tiga orang. Kayak verifikasi parpol," kata Rofiq.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy mengatakan, pengesahan dari Kemenkum HAM tidak buru-buru. Pengesahan tersebut sudah melalui proses.
"Jadi pengesahan yang kemarin diterbitkan bukan suatu yang terburu-buru bahkan di ujung undang-undang yang berlaku," kata Romi sapaan Romahurmuziy di Hotel Corwn, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Menteri Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kepastian hukum kepada PPP. Romi mengatakan, pemerintah mempunyai waktu tujuh hari sejak diajukan.
"Menteri Hukum dan HAM memiliki waktu 7 hari untuk mengesahkan susunan perubahan kepengurusan sejak diajukan," kata Romi.
Sementara Sekjen PPP Ainur Rofiq mengaku, pada tanggal 17 Oktober Muktmamar Surabaya sudah didaftarkan ke Kemenkum HAM. Bahkan dia sempat merevisi dan melengkapi kekurangan yang ada.
"Semua berkas kita kopikan dan dilegalisir notaris. Notaris langsung melakukan verfikasi, itu satu boks besar, yang gotong sampai tiga orang. Kayak verifikasi parpol," kata Rofiq.
(hyk)
