Romi Tuduh Intervensi Pemimpin DPR Bikin Ricuh Paripurna
Selasa, 28 Oktober 2014 - 21:59 WIB
Romi Tuduh Intervensi Pemimpin DPR Bikin Ricuh Paripurna
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) produk Muktamar VIII Surabaya Romahurmuziy (Romi) menilai, ricuh yang terjadi saat sidang paripurna sebagai bentuk intervensi dari pemimpin DPR.
"Campur tangan yang terlalu jauh semacam ini tidak dibenarkan bagi DPR dan rawan gugatan di PTUN," kata Romi di Hotel Crown, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014) malam.
"Karena itu, seluruh penerusan terhadap rapat itu, PPP akan lakukan gugatan atas tindakan pimpinan, baik melalui Mahkamah Dewan atau jalur PTUN," imbuh Romi.
Romi juga mengimbau pemimpin DPR agar tidak menyampingkan cara beradab dalam memimpin rapat paripurna. Hal itu, kata dia, demi meletakkan DPR sebagai lembaga terhormat.
"Pimpinan jangan melakukan langkah sepihak dalam rangka menghabisi AKD," kata dia.
Pada kesempatan itu, Romi menyebutkan apa yang telah dilakukan pemimpin dewan tidak merepresentasi usaha untuk mengakhiri konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin mewujudkan susasana politik kondusif dan sehat demi rakyat.
Kalau pemimpin DPR melakukan upaya penjegalan seperti ini, lanjut Romi, dirinya khawatir apa yang terjadi bukanlah kehendak rakyat, tetapi kehendak pribadi dan golongan dalam hal ini KMP.
"Dan itu tidak menunjukkan cara-cara berpolitik yang baik," pungkas Romi.
"Campur tangan yang terlalu jauh semacam ini tidak dibenarkan bagi DPR dan rawan gugatan di PTUN," kata Romi di Hotel Crown, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014) malam.
"Karena itu, seluruh penerusan terhadap rapat itu, PPP akan lakukan gugatan atas tindakan pimpinan, baik melalui Mahkamah Dewan atau jalur PTUN," imbuh Romi.
Romi juga mengimbau pemimpin DPR agar tidak menyampingkan cara beradab dalam memimpin rapat paripurna. Hal itu, kata dia, demi meletakkan DPR sebagai lembaga terhormat.
"Pimpinan jangan melakukan langkah sepihak dalam rangka menghabisi AKD," kata dia.
Pada kesempatan itu, Romi menyebutkan apa yang telah dilakukan pemimpin dewan tidak merepresentasi usaha untuk mengakhiri konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin mewujudkan susasana politik kondusif dan sehat demi rakyat.
Kalau pemimpin DPR melakukan upaya penjegalan seperti ini, lanjut Romi, dirinya khawatir apa yang terjadi bukanlah kehendak rakyat, tetapi kehendak pribadi dan golongan dalam hal ini KMP.
"Dan itu tidak menunjukkan cara-cara berpolitik yang baik," pungkas Romi.
(maf)
