Polemik PPP, Kemenkum HAM Diminta Tak 'Main' Politik
Polemik PPP, Kemenkum HAM Diminta Tak 'Main' Politik
A
A
A
JAKARTA - DPR belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang menyatakan keabsahan Muktamar PPP di Surabaya yang telah memilih M Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum PPP.
"Belum ada, belum terima (surat dari Kemenkum HAM)," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, seandainya surat itu ada, dia menegaskan kepada Kemenkum HAM untuk tidak bermain politik.
"Tapi ya kalau ada, kita pelajari surat itu. Apakah surat itu layak dikeluarkan Menkum HAM yang baru menjabat satu hari. Kita akan ajukan hak interpelasi," paparnya.
"Menkum HAM jangan 'main' politik dan jangan bawa hukum ke politik," pungkasnya.
"Belum ada, belum terima (surat dari Kemenkum HAM)," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, seandainya surat itu ada, dia menegaskan kepada Kemenkum HAM untuk tidak bermain politik.
"Tapi ya kalau ada, kita pelajari surat itu. Apakah surat itu layak dikeluarkan Menkum HAM yang baru menjabat satu hari. Kita akan ajukan hak interpelasi," paparnya.
"Menkum HAM jangan 'main' politik dan jangan bawa hukum ke politik," pungkasnya.
(maf)
Explore More