Menpan RB Kaji Moratorium PNS Sesuai Permintaan Jokowi
Selasa, 28 Oktober 2014 - 14:40 WIB
Menpan RB Kaji Moratorium PNS Sesuai Permintaan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, melakukan pertemuan mendadak dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Yuddy mengatakan pertemuannya dengan JK membahas keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Bertemu beliau (JK) ada hal yang sedang kita kaji, instruksi beliau adalah arahan Pak Presien, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengakui, pelaksanaan moratorium ini masih dalam pengkajian.
"Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat. Jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk," ungkapnya.
"Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa, kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa," paparnya.
Lebih lanjut Yuddy menjelaskan, dirinya masih menghitung kesesuaian jumlah dari keseluruhan PNS yang saat ini masih bekerja.
"Jadi kita sedang menghitung apakah jumlah PNS 4,6 juta ini apakah kelebihan atau tidak. Atau kurang, itu akan kita kaji," pungkasnya.
Yuddy mengatakan pertemuannya dengan JK membahas keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Bertemu beliau (JK) ada hal yang sedang kita kaji, instruksi beliau adalah arahan Pak Presien, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengakui, pelaksanaan moratorium ini masih dalam pengkajian.
"Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat. Jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk," ungkapnya.
"Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa, kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa," paparnya.
Lebih lanjut Yuddy menjelaskan, dirinya masih menghitung kesesuaian jumlah dari keseluruhan PNS yang saat ini masih bekerja.
"Jadi kita sedang menghitung apakah jumlah PNS 4,6 juta ini apakah kelebihan atau tidak. Atau kurang, itu akan kita kaji," pungkasnya.
(maf)
